Anggaran Trem Seharusnya Bukan untuk Sewa Lahan KAI

DPRD Surabaya, Bhirawa
Protes sejumlah anggota Banggar dari Komisi C  terkait munculnya anggaran proyek trem dalam PAK 2017 sebesar Rp 18 miliar ditanggapi serius oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji.
Armuji menyebut dewan sebelumnya memang mengamini keinginan Pemkot Surabaya untuk mengajukan anggaran proyek trem. Namun, lanjut Armuji, seharusnya anggaran proyek trem bukan diperuntukkan untuk sewa lahan PT KAI, karena di awal sudah disepakati mega proyek transportasi massal itu merupakan kerjasama pemkot dengan PT KAI.
Padahal lahan tersebut sudah lama tidak terpakai. “Anehnya malah di sini. Di awal proyeksi muncul biaya sewa lahan dalam pembahasan finalisasi perangkaan PAK 2017. Saya kaget sekarang kok malah muncul penambahan dana dalam PAK yang diperuntukkan untuk sewa lahan depo milik PT KAI,” papar Armuji, Selasa (10/10).
Politisi PDIP ini menerangkan, di dalam pembahasan perangkaan PAK 2017 memang disebutkan anggaran proyek trem senilai 18 miliar itu dipergunakan untuk sewa lahan milik PT KAI. Padahal sejak diproyeksikan pada 2015 lalu, proyek itu akan didanai berdua antara Pemkot Surabaya dengan PT KAI.
Terkait protes anggota Banggar dari Komisi C tentang tidak terbahasnya anggaran Rp 18 miliar tersebut, Armuji mengakui  harusnya pembahasan PAK muncul di masing-masing komisi. Menurutnya memang seharusnya Komisi C sudah tahu karena tupoksinya ada di situ sebelum muncul dalam finalisasi perangkaan, entah itu dibahas atau tidak.
“Kalau itu tidak terbahas,  artinya tidak ada transparansi dari dinas terkait. Sehingga tidak terbahas di Komisi C,” terang anggota legislator empat periode ini.
Lanjut Armuji, proyek trem merupakan proyek angkutan massal yang perlu dikaji terlebih dahulu. Lantaran proyek ini merupakan proyek yang digunakan untuk angkutan publik.
“Surabaya masih banyak motor yang melintasi jalan tengah kota. Sedangkan proyek trem ini berada di tengah jalur kota, maka perlu kajian yang benar,” terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) di Pemkot Surabaya mulai bermasalah. Anggaran trem  senilai Rp 18 miliar  tiba-tiba saja muncul dalam pembahasan di Badan Anggaran tanpa  melalui prosedur  pembahasan di Komisi C seperti anggaran lainnya.
Protes kemunculan mendadak anggaran trem itu diungkap salah satu anggota Banggar Agoeng Prasodjo, Senin(9/10). Politisi Golkar ini mengaku baru tahu ada anggaran trem masuk ke PAK 2017 setelah ada di rapat Banggar.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha menerangkan, yang paling fatal saat pembahasan tidak ada satupun anggota Banggar dari Komisi C yang datang hingga pembahasan final perangkaan itu selesai.
“Ini juga yang jadi masalah, karena pembahasan terkait itu sudah masuk babak finalisasi dan diputuskan dalam PAK 2017 untuk penambahan alokasi sewa lahan depo PT KAI sebesar Rp 18 miliar,” ungkap Masduki. [gat]