Penandatanganan MoU pelaksanaan UN tahun ajaran 2014-2015 antara Dindik Jatim dengan Dindik 38 kabupaten/kota se Jatim di Hotel Sahid, Surabaya.
Dindik Jatim, Bhirawa
Meski tak lagi melibatkan banyak pihak untuk pengawasan dan pengamanan, pemerintah tetap saja harus merogoh anggaran yang cukup besar dalam rangka pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Bahkan tahun ini, Jatim akan kembali menerima anggaran dengan nilai yang cukup besar, yakni Rp44,9 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, alokasi anggaran UN ini baru turun dari pusat kemarin, Kamis (26/3) pagi. Dilihat dari nilainya, anggaran yang dialokasikan tahun ini meningkat dari tahun lalu yang hanya Rp 40,4 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya untuk provinsi, melainkan juga diperuntukkan untuk pelaksanaan UN di kabupaten/kota hingga satuan pendidikan.
“Anggaran bagi kabupaten/kota tidak sama. Sebab, besarannya ditentukan banyaknya satuan pendidikan yang menyelenggarakan dan peserta yang mengikuti di daerah masing-masing ,” tutur Harun usai melaksanakan MoU penyelenggaraan UN dengan 38 kabupaten/kota se Jatim di Hotel Sahid, Surabaya, Kamis (26/3).
Harun mengatakan, anggaran UN untuk provinsi ini akan digunakan untuk pembiayaan mulai dari pendataan, sosialiasi, pengawasan di satuan pendidikan dan pemindaian lembar jawaban untuk jenjang SMP/MTs. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk pencetakan ijazah serta Sertifikat Hasil UN (SHUN). “Yang paling besar untuk dua item ini. Mencetak ijazah dan SHUN,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Harun juga mengungkapkan persiapan pelaksanaan UN dengan metode Computer Based Test (CBT) telah memasuki babak final. Puspendik sudah menetapkan sebanyak 165 sekolah di Jatim yang akan menjadi pilot project UN CBT melalui sesuai lampiran surat Puspendik Nomor 0327/H4/TU/2015.
Penetapan ini sempat membuat bingung Dindik Jatim lantaran sebelumnya Puspendik telah menetapkan 131 sekolah. Jumlah 131 lembaga tersebut merupakan hasil verifikasi dari 197 lembaga yang ditunjuk Puspendik sebagai pilot project UN CBT se Jatim. “Kita belum tahu kenapa tiba-tiba jadi 165 sekolah. Ini pasti ada penambahan, tapi kita belum tahu tambahannya sekolah mana saja,” tutur dia.
Terkait ini, Harun meminta kepada seluruh kepala Dindik kabupaten/kota untuk mengklarifikasi ke Puspendik yang rencananya hari ini, Jumat (27/3) akan menggelar sosialisasi di Jatim. Harun mewanti-wanti betul kepada daerah untuk melaksanakan UN CBT ini dengan seksama. Sebab, Jatim merupakan provinsi dengan penyelenggara UN CBT dengan jumlah terbanyak se Indonesia. “Tolong semua dicek, mulai dari jaringan hingga perangkat kerasnya. Tak terkecuali aliran listrik. Silahkan berkoordinasi dengan PLN atau menyiapkan genset,” tandas Harun.
Sementara itu, Panitia Pemindaian UN Jatim Alimufie Arif menambahkan, di Jatim terdapat empat perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan terlibat melakukan pemindaian soal-soal UN. Diantaranya ialah Universitas Negeri Surabaya yang akan bertanggung jawab untuk Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Sidoarjo, Nganjuk, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi. Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) bertanggung jawab untuk Surabaya, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jombang, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Tuban, Pacitan, Trenggalek dan Lumajang. Di Universitas Airlangga (Unair) memindai untuk Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pamekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan. Sedangkan untuk Universitas Negeri Malang pemindaian untuk Kabupaten dan Kota Malang, Batu, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri serta Tulunggagung.
“Kita akan berkejar-kejaran dengan panitia SNMPTN. Jadi kami harap pengawas di sekolah benar-benar jeli melaksanakan tugasnya,” pungkas dia. [tam]
