Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo Soroti Kinerja SKPD

Sidoarjo, Bhirawa.
Anggota Banggar DPRD Sidoarjo menyoroti kinerja SKPD yang menggulirkan tender di ujung tahun. Banyaknya proyek yang tidak tepat waktu itu akibat jadwal tender yang tidak tepat.
Banggar dipimpin wakil ketua DPRD, Kayan, melakukan pertemuan dengan sejumlah LSM di ruang paripurna, Rabu (18/12) siang.
Jalannya pertemuan ini tidak tepat sasaran karena banyak pertanyaan yang dikemukakan LSM lebih bersifat teknis proyek, besaran Silpa. Jaminan pelaksanaan pekerjaan yang masuk wilayah eksekutif. Sedangkan banggar sesuai tupoksinya, legislasi, budget, pengawasan. Sehingg tidak nyambung.
Suyarno dari LSM menyadari situasi itu dengan menyatakan bahwa ap yang kmi tanyakan dipastikan tidak akan mendapat jawab Banggar. Akhirnya banyak persoalan yang tidak nyambung. Meski demikian acara berlangsung cukup lama.
LSM menyampikan banyak pekerjaan fisik yang tidak selesai diakhir tahun, besaran nilai SILPA dianggaran tutup buku APBD 2019 , Dana Premi proyek yang dititipkan di Bank Jatim, Serta dana operasional inspektorat yang diatur dalam Perbup.
Untuk pembangunan fisik, Suyarno ketua komisi C yang pertama menyatakan siap mengandeng LSM untuk turut mengawasi pembangunan di Sidoarjo. Bahkan politisi PDIP ini mengaku siap sidak, meski tanpa perintah perjalanan dinas.
“Kita akui banyak pekerjaan di lapangan yang amburadul, karenanya Komisi siap mengajak LSM bergabung untuk mengawasi,” ujar Suyarno.
Terkait besaran SILPA yang ditanyakan gabungan LSM, dijawab dengan lugas oleh H.Saiful Maali, bahwa besaran SILPA baru bisa diketahui setelah berakhirnya tahun pekerjaan atau pada Januari 2020 nanti.
Meskipun per bulan Oktober 2019 ini, kisaran SILPA sudah berada di angka Rp 850 miliar.
“Kita bersama-sama akan menunggu besaran SilPA pada masa tutup anggaran nanti,” ujar Saiful Maali.
Sedangkan soal dana operasional inspektorat, menjadi hal baru yang diterima oleh M.Kayan selaku pimpinan hearing, untuk segera ditelusuri kebenarannya.
Hamzah Purwandoyo anggota komisi C dari FPKB, meminta LSM gabungan mendorong asosiasi kontraktor menyampaikan masukan kepada parlement soal pembangunan di Sidoarjo.
“Kita akan tunggu asosiasi konstruksi di Sidoarjo ini, untuk turut menyampaikan segala persoalan yang mereka rasakan. Saya titip kepada teman-teman LSM untuk mendorong mereka,” terang Hamzah.
Hearing yang berjalan hampir 1 jam ini, akhirnya ditutup oleh M.Kayan dengan agenda pertemuan lanjutan yang belum ditentukan waktunya.(hds)