Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Joko Triono saat diwawancarai sejumlah wartawan, Senin malam (03/09).[Arif Yulianto/ Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Ketua DPRD Jombang, Joko Triono memberikan warning keras agar para anggota berhati-hati dalam pelaksanaan program Pokok Pikiran (Pokir) yang anggarannya dipastikan terkaver dalam Perubahan APBD 2018.
“Karena pembelanjaan itu, ketika disampaikan ke masyarakat, ke salah satu Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau mungkin musholla, masjid, jangan main-main, terutama teman-teman DPRD (Jombang),” ujar Joko Triono saat diwawancarai sejumlah wartawan, Senin malam (03/09).
Lebih lanjut bentuk ‘warning’ kehati-hatian yang disampaikan itu dicontohkan salah satunya adalah agar anggota DPRD Jombang tidak mencari prosentase dari anggaran Pokir tersebut.
“Saya menghimbau, jangan main-main, mencari prosentase dan sebagainya, kalau itu ketahuan, resiko tanggung masing-masing,” tandasnya.
Joko Triono menambahkan, tidak ada masalah dengan dianggarkannya Pokir dalam P-APBD Jombang 2018 ini, hanya dikhawatirkan pada implementasinya nanti ada permainan-permainan.
“Dan itu sudah saya sampaikan, jangan main-main dengan uang rakyat, sehingga kalau misalnya ada apa-apa, ya resiko ditanggung masing-masing,” ungkap Joko.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada P-APBD Jombang 2018 ini, program Pokir kembali dianggarkan dengan perkiraan nominal sekitar 15 Milyard Rupiah dengan asumsi tiap anggota DPRD Jombang dapat mengusulkan jenis kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dengan besaran maksimal 300 juta rupiah per anggota.
Joko pun menandaskan, proses verifikasi dari program ini dari pemerintah juga diminta juga berhati-hati. Ia mengatakan, verifikasi pada program ini sangat penting agar nantinya tidak ada yang dinamakan proyek fiktif.
“Jangan sampai terjadi lah (proyek fiktif), kalau toh itu disetujui ya berarti, tim verifikatornya yang salah,” pungkas Joko Triono.(rif)
