Anggota DPD-RI Tinjau Eks Wisma Barbara

Wisma BarbaraSurabaya, Bhirawa
Setelah hampir satu tahun di tutup, kini eks lokalisasi Dolly tidak lagi ramai seperti biasanya. Seperti saat, Minggu (21/6) kemarin sebanyak 11 anggota DPD RI Komite Dua mengunjungi eks wisma Barbara. Tempat yang dulunya merupakan wisma terbesar di gang tersebut, kini sudah berubah menjadi tempat pelatihan menjahit sepatu dan juga pelatihan komputer.
Kunjungan para anggota DPD itu dalam rangka kunjungan kerja yang dilakukan di Surabaya. Dolly menjadi sasaran tempat kunjungan lantaran dulunya tempat ini merupakan prostitusi terbesar di Asia Tenggara.
Anggota Komite Dua DPD RI, Mawardi menyatakan bahwa warga terdampak menjadi subjek yang ingin menjadi fokus perhatian dari anggota DPD. Sebab mereka ingin para anggota terdampak meski sudah ada penutupan loksliasari oleh pemerintah, harus dipastikan bahwa warga terdampak tetap berdaya secara ekonomi.
“Ini tugas kami untuk menampung aspirasi langsung dari mereka (warga terdampak), tentang bagaimana nasib mereka setelah lokaliasi terbesar se Asia Tenggara ini ditutup,” tegasnya.
Dari jaring aspirasi, warga menuturkan bahwa mereka sudah aktif untuk melakukan produksi batik, sepatu dan juga handycraft, akan tetapi masih membutuhkan tempat pemasaran yang cocok untuk produk-produk yang mereka hasilkan.
Selain itu sampai saat ini yang sudah turun meninaju langsung dan membantu warga terdampak baru Kementerian Sosial. Padahal menurut Mawardi, seharusnya lebih banyak kementrian yang bisa turut andil mengatasi masalah di eks lokalisasi Dolly tersebut. seperti Kementrian Perdagangan dan Koperasi.
“Kami juga ingin juga mendata secara nasional, bagaimanna program pemerintah yang menetup banyak lokalisasi di Indonesia. Ada sebanyak 47 lokalisasi yang ditutup selama 2014,” katanya.
Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya ingin berkomunikasi dengan Kementerian Koperasi dan Perdagangan untuk membantu mengatasi persoalan yang ada di lokalisasi. Mereka akan mengadakan rapat dengan kementerian terkait sehingga bisa mengakomodir kebutuhan yang dikeluhkan warga. ” Dalam waktu dekat aka nada rapat yang diadakan di pusat (Jakarta),” terangnya.
Sementara itu, Ketua LKMK Setempat Agus Haris menyatakan, memang dukungan pemerintah saat ini masih terbilang kurang. Terutama untuk memasarkan produk yang dibuat warga. Selain itu pelatihan hanya dilakukan selama empat hari, paling lama lima hari. Menertunya itu sangat instan. “Kami terus menampung masalah yang dikeluhkan oleh warga. Kami menyoroti warga seperti mantauan juru parkir, penjual makanan, dan juga warga yang dulunya mengyokong hidupnya lokalisasi,” kata Agus.
Humas Ikatan Dai Area Jatim, Gatot Subroto juga mengatakan, dari 47 lokalisasi yang ada di seluruh Jatim, yang sudah ditutup sebanyak 46 tempat prostitusi. “Satu yang belum tutup yaitu di Mojokerto. Kita pastikan setelah lebaran akan tutup,” jelasnya. (geh)

Tags: