Anggota DPR RI Lucy Kurniasari Dibanjiri Keluhan Kesehatan

Anggota Komisi II DPR RI dan Anggota MPR RI, Dra Lucy Kurniasari menggelar sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di Kantor DPC Partai Demokrat Kab Sidoarjo bersama warga, Jumat (20/7/2018). [gegeh bagus setiadi/bhirawa]

(Ditengah Sosialisasi Empat Pilar) 

Sidoarjo, Bhirawa
Warga miskin di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang belum menerima BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus ekstra sabar. Pasalnya, pasca di era BPJS saat ini Masih banyak pemegang kartu Jamkesmas atau jamkesda yang belum diganti.
Namun kartu tersebut walaupun bukan merupakan kartu yang dikeluarkan oleh BPJS, tetap masih bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan layaknya sebuah kartu BPJS pada umumnya.
Padahal, di tahun 2016 lalu distribusi KIS di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai dilakukan sejak bulan Januari silam. Meski demikian, sampai tahun 2018 masih banyak warga miskin yang seharusnya menerima KIS, ternyata belum dimasukkan dalam data sebagai penerima.
Hal ini disampaikan Indah, warga Sidoarjo saat mengikuti sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika bersama Anggota Komisi II DPR RI dan Anggota MPR RI, Dra Lucy Kurniasari, di Kantor DPC Partai Demokrat Kab Sidoarjo, Jumat (20/7/2018).
Dihadapan Ning Lucy, sapaan akrab Lucy Kurniasari, Indah mengeluhkan terkait perubahan Jamkesmas menjadi BPJS KIS. Ia yang menjadi Kader Posyandu harus dikejar-kejar warganya agar bisa mendapatkan KIS dari pemerintah yang menjadi programnya.
“Saya ini kan Kader Posyandu, dulu itu pernah Jamkesmas itu diminta semua untuk dikasih yang baru yaitu KIS. Nah sampai sekarang ini belum diganti juga. Ini warga pada kejar-kejar karena belum dapat dan tidak bisa berobat,” keluh Indah dihadapan Ning Lucy.
Bukan hanya Indah, keluhan terkait kesehatan tersebut juga dilontarkan Tutik kepada Mantan Ning Surabaya era 86 silam ini. Ia meminta dan berharap kepada Ning Lucy yang bakal masuk di Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk membantunya.
“Sebagai masyarakat di tahun 2019 mendatang kan diharuskan memiliki BPJS KIS, tapi sampai sekarang kami belum dapat juga. Tolong yang Ning, kita diperjuangkan karena kita inisiatif untuk membayar jikalau memang harus membayar,” ucap Tutik.
Oleh karenanya, tutik bersama warga bakal memperjuangkan Ning Lucy menjadi DPR RI di Pemilihan Legislatif 2019 mendatang. Hal ini dilakukan lantaran perempuan asli Surabaya ini dinilai penuh perhatian kepada rakyatnya, khususnya warga yang tergolong tidak mampu.
“Kami mohon kepada Ning Lucy untuk memperjuangkan keluhan kami semua. Semoga Ning Lucy menjadi wakil rakyat kembali di tahun 2019 untuk memperjuangkan kita semua,” harapnya.
Berbagai keluhan warga Sidoarjo tersebut pun langsung direspon Ning Lucy saat itu juga. Ia langsung mencatat semua keluh kesah masyarakat yang wadul kepada dirinya. Selanjutnya, bakal dibawa ke Pusat untuk ditindaklanjuti.
“Tentunya harapan pemerintah saat ini semua rumah sakit harus bisa melayani pasien yang menggunakan BPJS KIS. Tolong di list ya ibu-ibu, nanti secepatnya akan kami perjuangkan di pusat,” kata Ning Lucy.
Menurut Ning Lucy,, saat ini pihaknya mendapat tugas dari Fraksi Partai Demokrat untuk ditugaskan di Komisi IX yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Di mana, lanjut dia, pada saat turun ke konstituen masih banyak aspirasi terkait dengan tenaga kontrak, keluhan mengenai BPJS dan mengenai kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sampai saat ini belum diberikan.
“Padahal, mereka yang datanya sudah masuk dan tercatat ini kan harusnya sudah diberikan kartu BPJS KIS-nya. Tapi, di lapangan sampai saat ini belum juga diberikan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, pihaknya bakal memperjuangkan aspirasi yang terkait dengan Komisi tempat ia ditugaskan oleh fraksi partainya. “Semoga saja keberadaan saya di Komisi IX di Surabaya dan Sidoarjo bisa mendapatkan manfaatnya,” jelasnya.
“Ya, nanti akan ada rapat dengar pendapat, di mana kami bisa menyampaikan keluhan warga kepada kementrian terkait,” tambahnya. (geh)

Tags: