Anggota DPRD Jatim Ramai-ramai Ambil Jatah Bimtek

DPRD Jatim, Bhirawa
Diam-diam sebagian anggota DPRD Jatim yang tidak terpilih dalam Pileg 2014 ramai-ramai mengambil jatah Bimbingan Teknis alias Bimtek. Mereka terus mendesak agar dana itu bisa segera dicairkan.
Desakan untuk mencairkan jatah Bimtek itu diakui oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Faf Adisiswo. Namun Faf memastikan belum ada keputusan karena seluruh unsur pimpinan dewan belum bertemu dan membahas keinginan sejumlah anggota dewan tersebut.
“Ya saya mendengar sebagian  teman-teman minta Bimtek ke Bandung dan Jakarta, namun kami bersama pimpinan lain belum membahasnya,” ujarnya saat diklarifikasi, Kamis (5/6).
Ditambahkannya , karena kesibukan masing-masing pimpinan dewan menjelang Pilpres 9 Juli  yang membuat mereka tidak bisa bertemu secara bersamaan untuk membahas permintaan ini. Apalagi ada kabar Mendagri mengeluarkan surat imbauan agar dewan tidak melakukan Bimtek selama pelaksanaan Pilpres, dan semua itu harus dipatuhi.
“Apalagi kalau ada surat imbauan seperti itu, tentunya kita harus patuh. Karenanya saya minta Sekwan untuk membuat surat klarifikasi ke Mendagri untuk menanyakan surat imbauan tersebut. Jangan sampai pimpinan dewan salah melangkah karena desakan dari sejumlah teman-teman dewan,”papar pria yang juga politisi asal Partai Gerindra ini.
Terpisah, Direktur Lembaga ParlemenWatch Umar Sholahudin mengungkapkan, anggota DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota lainnya banyak yang tiba-tiba meminta jatah Bimtek pada bulan ini. “Memang tidak melanggar hukum, itu jatah mereka. Tapi secara etis tidak baik dan itu pemborosan uang negara,” kata Umar.
Pasalnya, kata Umar, kegiatan Bimtek tersebut dipastikan bakal menyedot anggaran tidak sedikit dari uang rakyat yang dikelola dalam APBD tahun anggara (TA) 2014. Bisa dipastikan, jika penggunaan anggaran tersebut berpotensi adanya kegiatan yang dicari-cari untuk menghabiskan anggaran kedewanan, dan tentu merugikan keuangan negara. “Kepentingannya jelas ekonomi dan untuk kepentingan pribadi, mumpung masih menjadi anggota dewan, alasan ini jelas tidak dibenarkan,” kata Umar.
Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini mensinyalir bahwa perjalanan dinas serta kegiatan Bimtek itu tidak ada manfaatnya. Sebab, sebentar lagi anggota dewan periode 2009-2014 ini sudah tidak lagi menjabat. “Sebaiknya, anggaran Bimtek itu lebih bermanfaat jika diperuntukkan bagi anggota dewan yang baru. Karena anggota dewan baru ini perlu bimbingan dalam pendalaman aturan-aturan kelembagaan serta keuangan negara,” tandasnya.
Untuk itu, Umar meminta agar pimpinan dewan bersikap tegas dan mengutamakan kepentingan anggaran untuk kepentingan yang bermanfaat bagi rakyat banyak. “Pimpinan dewan harus berani membatalkan kegiatan Bimtek itu, sebelum akan menjadi masalah di kemudian hari karena pemborosan dan dinilai menghambur-hamburkan uang negara,” jelasnya.
Diperoleh informasi, kegiatan Bimtek sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai anggota dewan. Di mana dalam setiap kegiatan, anggota dewan mendapat tambahan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan sebagai legislatif. Namun, banyak di antara anggota yang memanfaatkan kegiatan Bimtek sebagai ajang untuk mendapatkan ‘uang saku’ saja.
“Memang ada yang seperti itu, meski yang menjalankan kegiatan Bimtek secara profesional juga masih banyak,” terang salah satu anggota dewan.
Sumber yang enggan disebutkan namanya ini mengaku tidak mengambil jatah Bimtek. “Saya kan sudah dua kali ikut Bimtek awal-awal jadi anggota dewan dulu,” ujar sumber ini.
Ia mengaku tidak enak hati dengan kawan-kawannya yang ngotot ingin ikut Bimtek dengan berbagai alasan.
Untuk diketahui, hasil Pileg 2014 lalu dari 100 anggota DPRD Jatim yang maju lagi, hanya 37 orang yang kembali menghuni Gedung Indrapura untuk lima tahun mendatang. Sebagian ada yang menjadi anggota DPR RI dan sebagian lagi sekitar 52 orang gagal terpilih kembali. Sementara akhir masa jabatan mereka pada Agustus 2014 akhir. [cty]