Anggota MPR RI Sungkono: Politik Identitas Jangan Biarkan Tumbuh di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa.
Kerukunan harus menjadi prioritas bagi msyarakat Sidoarjo yang tengah menyiapkan diri menyambut Pilkada Sidoarjo 2020. Politik identitas jangan diberi ruang untuk tumbuh di Pilkada.

Anggota MPR RI, Sungkono, di depan warga Tanggulangin yang mengikuti sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara, menyarankan, informasi yang diperoleh dari medsos hendaknya jangan ditelan bulat. Harus diverifikasi ke temanny atau orang yang paham soal berita yang diterima dari medsos.

Kadangkala sulit membedakan berita hoax dan berita yang benar. “Ini butuh pengetahuan untuk mencerna setiap info yang diterima dati medsos,” ujarnya. Apalagi menjelang Pilkada, informsi dari manapun. Dari Facebook, instagran dan WAG. Informasi memang penting untuk menambah pengetahuan. Tetapi yang penting disaring dulu. Media besar , dilihatnya masih menjalankan provokasi. Yang seharusnya tidak diberitakan, malah diberitakan.

Kalau masyarakat memahami Pancasila, menurut warga Sidoarjo ini, dipastikan tidak akan terjadi gesekan dan kesalahpahaman. Namun sayangnya, banyak warga kita yang hanya bisa membaca dan menghafal pancasila tetapi. Sedikit yang bisa memaknai isi pamcasila.

Bagi umat Islam, dengan memahami Al-Qur’an itu sama saja dirinya mengerti makna pancasila. Karena isi pancasila ada dalam kitab suci Al-Qur’an. “Susahnya lagi sudah tidak baca Al-Qur’an tetapi juga tidak pernah memahami makna Pancasila. Pemuda masa kini biasanya suka yang pragmatis. Tidak pakai susah dan tidak mau belajar. Maunya serba instan” ujarnya.

Harus diakui sejak 1998 atau di era reformasi tidak ada lagi Penataran pancasila. Makanya tidak heran gontok gontokan kerap terjadi saat pilpres, pilkada dan bahkan Pilkades. Mereka yang tidak segolongan dianggap musuh. Ini fenomena yang tidak baik. Masyarakat yang dulu guyub sekarang ribut hanya gara- gara perbedaan pandangan atau pilihan.

“Mereka yang tidak sehaluan dianggap tidak pancasilais. Dia hanya menganggap golongannya saja paling benar,” keluhnya. Hal ini menurut sungkono harus diakhiri. Kerukunan harus dikembalikan seperti dahulu.

Hukum juga harus ditegakkan. Yang melakukan pidana harus diproses. Msyarakat tersakiti bila tidak keadilan dalam penegakkan hukun. Yang mendukung pemerintah dibiarkan tetapi yang mengkritik pemerintah diproses hukum.

Pilkada serentak 9 desember mendatang, anggota dari partai PAN ini meminta kader PAN untuk mendukung keputusan DPP PAN yang telah mengusung Paslon nya. Harus tegak lurus, sebagai kader harus patuh terhadap perintah partainya. “Namun saya tidak bisa memaksa orang untuk mencoblos siapa, ” terangnya. Tetapi bagi kader harur tegak lurus.

Paslon yang dipilih masyarakat harusnya calon pemimpin yang tidak punya masalah. Tunjukkan kita warga hang baik’. (hds)

Tags: