Diduga Karena Penarikan Soal Jokowi
Dindik Jatim, Bhirawa
Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/SMPLB/MTs dan Paket B telah berlangsung lancar. Sayang, di tengah-tengah ujian berlangsung, sejumlah siswa dibuat bingung dengan hilangnya angka horor, alias soal nomor 13 dari mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Mulanya, kejadian ini ditemukan saat ujian di SMPN 5 Surabaya dilangsungkan. Para siswa mempertanyakan tidak tercantumnya soal nomor 13 dari naskah. Menurut Wakil Kepala SMPN 5 Surabaya Subintoro, baik peserta, pengawas maupun panitia UN baru mengetahui kejadian ini setelah naskah soal dibagikan ke peserta.
“Setiap ruang, ada sekitar 3 sampai 4 jenis peserta yang soalnya tidak tercantum soal nomor 13. Agar tidak panik, kami meminta peserta agar mengerjakan sesuai yang ada saja,” tutur Subintoro saat ditemui di SMPN 5 Surabaya, Senin (5/5).
Di sekolah yang dia pimpin itu, dia mengaku terdapat 290 peserta UN yang terbagi dalam 16 ruang ujian. Di lokasi yang sama, sidak juga digelar oleh rombongan dari Komisi X DPR RI, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Dindik Surabaya dan Dewan Pendidikan Jatim. Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto mengatakan, kekacauan yang terjadi di Surabaya akan dibuat bahan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Memang ada satu soal yang hilang tepat nomor 13, angka ini seperti ‘angka horor’. Setelah masa reses kami selesai, kami akan adakan rapat kerja dengan Mendikbud,” katanya.
Dia memastikan temuan ini akan dibahas dengan Mendikbud. Hal ini penting agar dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan UN di masa mendatang. “Dalam pembahasan itu akan kita cari penyebabnya. Apakah ini terjadi karena percetakan, atau pada master soal dari Kemendikbud. Tapi sebelumnya, kami tidak mau berandai-andai dulu,” tegas dia.
Agus menegaskan, tim pembuat soal UN juga akan dipanggil oleh Komisi X DPR RI. Hal ini untuk mengetahui kenapa konten atau isi soal UN menuai polemik. “Polemik itu juga akan kami telisik. Tapi, lagi-lagi kami tak mau menduga-duga lebih dulu,” tandasnya.
Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menegaskan, peristiwa hilangnya nomor 13 ini terjadi tidak hanya di Surabaya melainkan juga seluruh sekolah di Jatim. Baik itu untuk tingkat SMP maupun MTs. Pihaknya sebagai penyelenggara UN, memutuskan bahwa nomor 13 dianggap bonus bagi siswa.
“Bagi paket soal yang nomor 13-nya tidak ada, maka itu dianggap bonus dan benar. Siswa cukup kerjakan soal-soal yang ada dengan tenang dan jangan percaya isu bocoran soal,” ujar pria yang juga Ketua Penitia UN Jatim ini.
Harun juga tak belum dapat memastikan apakah kesalahan tersebut karena salah percetakan atau master soal dari Kemendikbud. “Sebenarnya ini bukan masalah besar. Yang jelas, pelaksanaan UN di Jatim berjalan lancar dan aman hari ini (kemarin),” tutur dia.
Dalam sidak tersebut, Harun bersama para rombongan mendatangi SMPN 5, 6 dan 1 Surabaya. Di tiga lokasi berbeda itu, laporan serupa juga di temukan. “Prinsipnya kami tidak akan merugikan siswa. Kalau tidak ada soalnya, dijawab atau tidak itu sudah dianggap benar,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim Salamun menerangkan, kekacauan ini tidak lepas dari polemik penarikan soal yang memuat nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, adanya soal yang tidak lengkap karena ketidaktepatan saat memasukkan nomor soal. Ini setelah 12 soal pertama ditarik karena mencantumkan nama Jokowi.
Sebelumnya, Kemendikbud sempat mengganti soal Bahasa Indonesia karena terdapat nama Jokowi di beberapa soal. Penarikan soal ini dilakukan ketika proses pencetakan sedang berlangsung di PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo. Dalam proses penarikan melibatkan Polri hingga Polda Jatim. Penarikan soal Jokowi ini untuk menghindari masalah seperti yang terjadi di unas tingkas SMA beberapa waktu lalu yang memuat nama calon presiden dari PDIP itu dalam soal cerita Bahasa Indonesia.
“Mungkin waktunya terlalu mepet sehingga terburu-buru dan tidak cermat dalam memasukkan soalnya,” tutur Salamun usai mengikuti rapat Koordinasi di Kantor Dindik Jatim Jalan Gentengkali Surabaya.
Wali Kota Sidak
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ikut meninjau pelaksanaan hari pertama UN SMP di beberapa sekolah di Kota Surabaya, Senin (5/5) pagi. Kedatangan wali kota yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M Ikhsan untuk memberi dukungan agar pelaksanaan UN berjalan lancar. Sekitar pukul 06.00, Risma melakukan sidak bersama rombongan ke SMPN 28, MTSN 2 Surabaya dan SMP Gema 45.
”Ayo dilihat dulu alat-alat tulisnya, disiapkan pensilnya, dicek nomornya. Jangan ngongoti pas ujian nanti waktumu habis. Mau tanya apa sama ibu?,” Tanya Risma kepada anak-anak di lokasi MTSN 2.
Sementara itu, Siska salah satu siswi kelas IX MTSN 2 mengaku senang dan merasakan kepuasan tersendiri karena mendapat motivasi dari Wali Kota Surabaya. Menurut gadis berjilbab ini, UN sejatinya sama dengan ulangan harian. Hanya saja yang membedakan ini adalah waktu sebagai ujian terakhir.
Risma pun kembali mengingatkan, kesempatan mengikuti UN tidak hanya saat ini saja, melainkan di sekolah yang lebih tinggi nantinya bisa diperbaiki dan ditingkatkan lagi belajarnya. ”Kesempatan itu ada nanti, di SMA bisa diperbaiki. Jadi jangan kamu pertaruhkan dengan melakukan ketidakjujuran. Nanti bisa bermasalah dengan kepolisian. Ibu yakin kalian pasti bisa,” tandas Risma.
Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga berpesan kepada beberapa pengawas yang akan menjalankan tugasnya. Di antaranya agar para pengawas tidak lalai memberitahu peserta ujian, agar mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitasnya. “Saya titip anak-anak ya. Selamat bertugas,” pesan Risma.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sebanyak 39.343 siswa tingkat SMP/MTs di Kota Surabaya mengikuti UN SMP. UN digelar mulai Senin kemarin, hingga Kamis. Sedangkan jadwal UN untuk tingkat SMP/MTs yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA. [tam.dre]
