Suasana Pertemuan PMI Jejaring Malang Raya bertempat di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, pekan lalu. [anas bahtiar/bhirawa]
Pada tahun 2020-2022 upaya penurunan angka stunting atau gizi buruk di Kota Batu tak menunjukkan perkembangan atau stagnan di angka 14 persen. Kondisi ini memaksa pemkot setempat melakukan audit dan rapat koordinasi OPD dan stakeholder. Wakil Wali Kota Batu, H Punjul Santoso memberikan lima rekomendasi dalam rakor tersebut.
Diketahui, capaian upaya penurunan angka stunting di Kota Batu pada 2018-2020 menurun drastis dari 28,33 persen hingga ke 14,83 persen. Dan di tahun 2020-2022 upaya penurunan angka stunting menunjukkan stagnan dengan tetap berada di angka 14 persen. Padahal pemkot mengoptimalkan target dengan penurunan angka stunting bisa mencapai 8,9 persen.
“Untuk itu diperlukan adanya sinergitas dan kolaborasi antar OPD dan stakeholder agar penurunan angka stunting dapat dilakukan secara optimal,” ujar Punjul saat dikonfirmasi, Minggu (4/12).
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah mengadakan Diseminasi Audit Kasus Stunting 2022. Giat ini dilanjutkan dengan rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada pekan kemarin bertempat di Royal Orchids Garden Hotel Kota Batu.
Punjul memberikan lima rekomendasi untuk langkah menurunkan angka stunting di Kota Batu ke depan. Lima rekom tersebut meliputi, peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi TPPS, peningkatan komitmen dan koordinasi antar OPD antar konvergensi percepatan penurunan stunting.
Kemudian tiga rekom lain adalah sinkronisasi data sasaran penanganan penurunan stunting, peningkatan sinkronisasi dan integrasi program antar OPD, serta pembuatan Perwali tentang peran desa dalam percepatan penurunan stunting.
“Penurunan angka stunting bisa terlaksana jika seluruh OPD dan stakeholder bekerjasama secara sinergi untuk mencapai target 8,5 persen. Untuk itu kita perku melakukan evaluasi dengan data yang real serta menyamakan visi untuk mendapatkan solusi agar dapat menurunkan angka stunting,” jelas Punjul.
Ditambahkan Kepala DP3AP2KB Kota Batu, Aditya Prasaja bahwa rakor TPPS dan audit kasus stunting merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Batu dalam hal pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus stunting.
“Audit ini dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi penanganan kasus yang tujuannya untuk mengidentifikasi resiko, dan penyebab resiko terjadinya stunting pada anak balita,” ujar Aditya.
Selain itu, lanjut Punjul, Pemkot batu juga berupaya mengoptimalkan kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu. Untuk itu mereka juga melakukan pertemuan dan kordinasi dengan PMI Jejaring Malang bertempat di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Jumat (2/12).
Punjul yang juga Ketua PMI Kota Batu berharap pertemuan ini akan memperkuat komitmen PMI Jejaring Malang. “Kita ingin mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita, semoga kedepannya PMI di Malang Raya bisa lebih baik lagi,” kata Punjul.(nas.gat)
