Anik Maslachah Resmi Dilantik Menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim

Mantan ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah ketika dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, melalui rapat paripurna pada Senin (13/1) kemarin.

DPRD Jatim, Bhirawa
Mantan ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, melalui rapat paripurna pada Senin (13/1) kemarin.
Politisi perempuan asal Sidoarjo ini menggantikan posisi yang ditinggalkan Abdul Halim Iskandar lantaran dilantik menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Presiden Joko Widodo.
Pengambilan sumpah dan janji jabatan Anik Maslachah dipimpin langsung oleh Waki ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr Siswadriyono, SH, MHum disaksikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak, kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim dan hampir seluruh anggota DPRD Jatim.
Usai dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD, Anik Maslachah menyatakan akan berkomitmen untuk melanjutkan sinergi dengan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jatim. “Saya mohon doa kepada semua rakyat Jatim agar kami mampu mengemban amanah dengan lebih baik,” harapnya.
“Kedepan, kami akan mengupayakan sinergi yang lebih baik dengan eksekutif di Pemprov Jatim dalam mengawal aspirasi masyarakat,” tambah perempuan yang namanya sempat meramaikan bursa Pilkada Sidoarjo 2020.
Pertimbangan lain sinergitas itu perlu diperkuat, mengingat pada masa kerja tahun anggaran 2020 ada sejumlah pembangunan besar yang juga menjadi fokus pemerintahan pusat dan daerah.
“Setelah pelantikan ini, kami berharap bisa menjadi katalis mempercepat program pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemprov Jatim,” ungkap Anik Maslachah.
Diketahui bersama, dalam Perpres No.80/2019 tentang percepatan pembangunan kawasan Gerbangkertasusila, kawasan selingkar Wilis, Kawasan Bromo Tengger Semeru dan lintas selatan anggaran yang dialokasikan sangat besar yakni kisaran Rp294 triliun untuk 218 titik proyek.
“Karena itu doakan kami bisa mempercepat program pembangunan, baik yang pendanaannya dari APBD, APBN, BUMN maupun KPBU bisa sesuai dengan target,” pungkasnya. [geh]

Tags: