Narasumber dan peserta Rapat Kerja Data Pembangunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan,yang digelar Dinas Perpustakaan dan KearsipanProvinsi Jawa Timur saat berfoto bersama seusai acara.
Surabaya, Bhirawa
Arsip Nasional RI (ANRI) mendorong Pemerintah Provinsi Jatim berani menerapkan Pusat Pengolahan Arsip Terpadu (PPAT). Tantangan ini disampaikan Kepala Pusat Akreditas Kearsipan Arsip Nasional RI (ANRI) Rudi Anton, SH MH saat ditemui Bhirawa seusai menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Data Pembangunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan, kemarin.
Menurut Rudi, langkah itu harus ada yang berani memulai karena kalau tidak, tidak akan pernah terjadi pengolahan arsip yang terpadu.”Keberanian melakukan pengolahan arsip terpadu juga mencerminkan kesungguhan kepala daerah untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahannya,” jelas Anton.
Dalam pengamatan Anton, selama ini semua pihak seolah merasa berhak menyimpan arsip, namun ketika ada yang membutuhkan arsip tidak ada yang bisa menunjukkan.”Arsip dinas seolah menjadi milik prbadi, sehingga semua merasa berhak menyimpannya. Namun begitu ada yang mencari bingung siapa yang menyimpannya,” jelas Rudi.
Pengolahan arsip terpadu jelas Rudi juga akan mengurangi beban ruangan yang digunakan untuk menyimpan arsip.
“Kalau pengolahan arsip secara terpadu diterapkan, bukan hanya akan memudahkan dalam mencari dan menggunakan arsip tetapi juga mengurangi volume arsip yang harus disimpan,” jelas Rudi.
Melalui sistem aplikasi, maka akan diketahui arsip mana yang bisa dipindahkan ke depo penyimpanan dan arsip mana yang sudah bisa dimusnahkan.”Selam ini hampir semua ruangan mulai ruang staf hingga kepala dinasnya penuh dengan berkas arsip, padahal mereka bukan arsiparis,” ungkap Rudi sambil tersenyum.
Di tempat yang sama, Kabid Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengatakan ada agenda strategis yang kini tengah dikampanyekan Perpusnas yakni agenda transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
“Peran perpustakaan tidak hanya lagi sekadar menyediakan layanan peminjaman buku, tetapi perpustakaan juga harus bisa berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan,” kata Nurhadi. Untuk itu, perpustakaan harus membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Hadirnya perpustakaan desa diharapkan bisa ikut memperluas jangkauan perpustakaan. Hanya sayangnya belumbanyak yang seriudmengelols perpustakasn desa,” tambah Nurhadi lagi. Lebih lanjut menurut Nurhadi, selain memperluas akses baca,Perpustakaan juga harus bisa memenuhi kebutuhan koleksi baca masyarakat sekitarnya.
“Misalnya perpustakaan itu berada di lingkungan masyarakat petani, maka buku-buku yang tersedia juga harus mendukung petani dalam mengembangkan hidupnya,” jelasnya lagi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Dr Abdul Hamid mengungkapkan pihaknya terus mendorong agar perpustakaan juga bisa mengembangkan jiwa-jiwa entrepreneur masyarakat. Dengan semangat tersebut, maka secara otomatis perpustakaan juga punya kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat.
“Semangat entrepreneur yang kami tanaman sejalan kiranya dengan semangat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial seperti yang dikampanyekan Perpusnas RI,” jelasnya.[why]
