Pertemuan Ketua Ansor dan Ketua Banser sedikit memanas saat bertemu Bupati Jember Faida di lobby Bupati Pemkab Jember, Senin (2/5).
Jember, Bhirawa
Ketua GP Ansor dan Banser Jember meminta kepada Bupati dr.Hj. Faida MMR untuk menghentikan semua bentuk kegiatan yang dikakukan oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kabupaten Jember. Pasalnya, kegiatan HTI yang dilaksanakan Minggu (1/5) diduga merongrong ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.
“Indikasi bahwa mereka tidak mengakui keberadaan idielogo Pancasila dan tidak mengakui NKRI sangat jelas. Saat dialog pasca dibubarkan paksa kegiatannya oleh Banser dan Ansor Minggu (1/5) kemarin, mereka tidak mengakui itu semua (Pancasila dan NKRI),” ujar ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi saat bertemu Bupati Jember dr. Faida, MMR di lobby Pemkab Jember, Senin (2/5) kemarin.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada Bupati untuk melarang dan tidak memberikan izin terhadap segala bentuk kegiatan HTI di Jember. Kebijakan ini ada di tangan jenengan sebagai Bupati. Kita sepakat bersama untuk menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI harga mati sesuai dengan slogan yang selalu disampaikan saat kampanye lalu,” ujar Ayub sedikit menagih janji ketegasan Bupati Faida.
Menanggapi permintaan itu, Bupati Faida sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua GP Ansor Jember untuk menghentikan semua bentuk gerakan radikal yang merongrong Pancasila dan NKRI. Namun untuk membubarkan HTI itu kewenangan dari Menkumham.
“Sebagai Bupati punya kewajiban untuk melindungi semua bentuk ormas yang ada di Jember. Oleh karena itu, untuk membubarkan ormas tersebut bukan kewenangan saya, tapi kewenangan dari Menkumham. Selama Menkumham menyatakan bahwa HTI merupakan organisasi terlarang, kami tidak punya kewenangan untuk membubarkan atau menghentikan semua bentuk kegiatan HTI,” tandas Bupati Faida kemarin.
“Saya dengan Forpimda sangat tegas untuk menentang setiap gerakan yang merongrong Pancasila dan NKRI. Bahkan saat disumpah menjadi Bupati, saya disumpah untuk setia terhadap NKRI. Negara menjamin setiap orang, berkelompok dan melindungi setiap segala bentuk kegiatannya,” tandasnya.
Mendengar jawaban seperti itu, Ayub sedikit emosi dan berlindung di balik Menkumham. Padahal semua organisasi yang ada harus mengakui dan menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. “Mereka jelas-jelas tidak mengakui NKRI dan Pancasila. Kenapa di daerah lain bisa menghentikan kegiatan HTI, tapi Jember tidak. Kalau kemarin Forpimdanya bergerak, saya kira tidak akan terjadi kericuhan. Kalau tidak dibubarkan paksa oleh Banser dan Ansor, saya yakin khilafah akan berkembang di Jember,” ujar Ayub sambil meninggalkan ruangan.
Sementara, kegiatan HTI yang dikemas pengajian Isro’ Mi’roj di hall New Sari Utama, Minggu (1/5) pagi ricuh. Pasalnya, ratusan banser dan Ansor membubarkan paksa kegiatan tersebut, karena dipakai pemaparan penolakan sistem demokrasi dan menghendaki sistem pemerintahan Khilafah. “Kami terjunkan 400 pasukan Banser dan Ansor untuk mengawal kedaulatan negara. HTI ini mengancam keutuhan NKRI,” kata Komandan Banser Jember, Lutfi Alif.
Akibat pembubaran paksa ini, sempat terjadi bentrok antara Banser dengan kepolisian yang siaga di acara tersebut. [efi]
