Ansor Gresik Tolak Pengosongan Kolom Agama pada KTP

Kartu Tanda PendudukGresik, Bhirawa
Wacana pengosongan kolom agama dalam KTP mendapat reaksi keras dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kab Gresik. Pengosongan agama dalam KTP dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo disinyalir karena adanya intervensi asing.
Menurut Ketua GP Anshor Gresik, Moh Faizin, Selasa (11/11), sejak Negara Indonesia berdiri dan berganti puluhan menteri, namun baru pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meributkan soal penulisan agama dalam kolom KTP. Kami menganggap ada intervensi pihak asing. Banyak masalah penting dan urgent untuk diselesaikan justru  ribut soal isi kolom agama pada KTP.
Faizin menegaskan, sebelum Jokowi memimpin negeri ini kolom agama dalam KTP tak pernah ada masalah. Namun saat ini justru diributkan yang sebenarnya urgensinya tidak ada untuk perbaikan ekonomi di negeri ini.
”Setelah Jokowi memimpin justru ribut. Lalu apa hubungannya dengan perbaikan ekonomi kerakyatan yang digembar-gemborkan Jokowi saat masih kampanye? Kan tidak ada. Soal hak beragama semuanya kita kembalikan ke dasar negara kita yakni Pancasila,” katanya dengan nada tinggi.
Dijelaskan Faizin, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar didunia yang menjadi target negara-negara barat, agar Umat Islam tak berkembang. Jika tidak ada kepentingan asing, soal KTP tak akan muncul. ”Kita patut prihatin, karena begitu antusiasnya masyarakat Indonesia agar Jokowi bisa menjadi Presiden, kenyataan setelah dilantik kebijakanya justeru nyeleneh dan mengganggu ketenangan beragama,” cetusnya.
Sebagai wilayah kabupaten yang berslogan Kota Santri, kata Faizin, sudah barang tentu Kab Gresik menolak kebijakan tidak populis ini. ”Pasti warga Gresik menolak, karena banyak yang harus diurus, tapi malah mengurusi sesuatu yang tidak penting. Dan jika kosong nanti akan terjadi persoalan kembali, sebab KTP adalah identitas yang bakal selalu berkaitan dengan pengusursan administrasi lainya. Misalkan perkawinan, sekolah, mencari kerja, intinya tak penting, tapi kok diurus-urus sama Mendagri, ada apa?,” pungkasnya.
Sementara Ketua MUI Kab Gresik, KH Mansyur Sodiq mengatakan, pengosongan kolom agama dalam KTP implikasinya luas. Salah satunya adalah bergesernya nilai dasar negara yakni Pancasila. Dan hal akan membahayakan dalam kehidupan berbangsa. [eri]

Tags: