Antisipasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme

Insiden ledakan bom yang terjadi di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Minggu 28 Maret 2021, belakangan tengan santer menjadi sorotan publik. Berita dan pernyataan sikap pun berseliweran dimana-mana. Peristiwa tersebut, seolah semakin menegaskan bahwa ancaman terorisme yang bermula dari radikalisme adalah hal yang nyata dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Realitas itu, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini, bahaya radikalisme dapat semakin mengancam integritas bangsa yang bisa berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan merusak kerukunan antar umat beragama serta tatanan kehidupan sosial. Selain itu, apapun bentuknya aksi teror bom bunuh diri tidak dibenarkan oleh agama manapun. Pasalnya, semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan mengajarkan kebaikan, untuk hidup rukun, toleransi, dan saling hormat menghormati. Wajarnya adanya, jika peristiwa ledakan bom di Makasar itu banyak mendapat kecaman dan kutukan dari banyak pihak.

Memberantas terorisme memang bukan perkara mudah. Pemerintah sejatinya bukan tanpa usaha, selama ini kontra wacana digencarkan, kita punya BNPT, ada Densus 88, bahkan regulasi payung hukum untuk memperkuat penanganan terorisme pun telah disiapkan pemerintah, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 – 2024. Namun sayang, masih saja intoleransi, radikalisme dan terorisme menggerogoti Tanah Air.

Aksi bom bunuh diri di Makassar seolah kembali menyadarkan seluruh bangsa Indonesia bahwa persoalan intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus diatasi lebih sungguh-sungguh melalui pendekatan multidimensi. Mulai dari budaya, pendidikan, kebudayaan, politik, sosial, dan hukum. Sekaligus, pemecahan akar masalah dengan melibatkan berbagai elemen, instansi dan tokoh masyarakat dengan sosialisasi yang massif terus menerus guna mencegah dan mengantisipasi penyebaran, serta menangkal ataupun menolak masuknya paham radikalisme. Sehingga dengan begitu bisa mempersempit ruang gerak pelaku terorisme dan penganut paham radikalisme.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Tags: