Antisipasi Banjir Bengawan Solo, Jatim Minta Pintu Air Plangwot

DPRD Jatim ,Bhirawa
Gubernur Jatim bersama Dinas Sumber Daya Air provinsi Jatim terus memperjuangkan dana pembangunan pintu air plangwot di wilayah aliran Bengawan Solo kepada Presiden yaitu mulai Lamongan, Gresik,Tuban, Dan Bojonegoro.
Kadis PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jatim Ir Dahlan  menggungkapkan pak Gubernur akan memaparkan di depan presiden pada Selasa (14/3) di istana presiden terkait anggaran tersebut. selain dana, ada beberapa permasalahan lahan juga.
“Gresik memang terkendala pembebasan lahan. Dan itu memang butuh biaya yang besar. Sebab itu dana dari pusat ini sangat dibutuhkan,” katanya.
Ia sangat ingin pembangunan dua pintu air itu segera terlaksana. Dengan pembangunan pintu air elektrik di Plangwot tersebut permasalahan banjir bisa teratasi. “Dengan teknonologi elektrik, pintu air ini bisa cepat dibuka saat banjir datang. Mosok kita nunggu banjir memberi tahu petugas agar membuka pintu air,”ujarnya.
Ia menambahkan, bangunan pintu air Plangwot sebagai pengendali banjir malah tidak dimasukkan dalam daftar isian proyek (DIP) BBWS Bengawan Solo. Anggaran yang tidak jadi diusulkan itu senilai Rp625 miliar. Namun yang termasuk dalam DIP malah Babat Barrage dan Bojonegoro Barrage yang kegunaannya hanya untuk air baku, bukan untuk pengendali banjir.
Dahlan menegaskan, sebelumnya dana penanggulangan banjir itu sudah diusulkan ke pusat oleh Pemprov Jatim agar segera ditangani. Pemprov ingin menambah dua pintu air dari tiga menjadi lima. Selain itu, juga untuk perbaikan pintu pintu air lainnya yang manual menjadi elektrik. Semisal pintu kuro dan pintu tambak.
“Kami harap tahun ini ada pelaksanaan pembangunan tersebut. Kalau tidak, banjir Bengawan Solo yang melanda Gresik, Tuban, Bojonegoro dan Lamongan akan terus terjadi. Kami minta tetap diajukan lagi dalam P-APBN 2017,” harapnya.
Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo membenarkan akan memaparkan dan memperjuangkan dana pintu air plangwot dialiran bengawan solo yang berada di Lamongan kepada presiden.
“Kami akan memperjuangkan agar dananya bisa dimasukkan dalam P-APBN. Ya, besok (hari ini) saya akan paparan di rapat terbatas kabinet,” katanya.
Soekarwo sangat kecewa kepada BBWS Bengawan Solo karena anggaran sebesar Rp625 miliar untuk menambah dua dpintu air pengendali banjir di Plangwot Sidayu Lawas-Gresik tidak diajukan ke pusat.  “Anggaran Rp625 miliar itu hilang dari usulan. Lha ini kan aneh. Kita sudah mengusulkan teryata di pusat tidak ada,” kata gubernur yang biasa dipanggil Pakde Karwo ini.
Berdasarkan informasi dari DPU Pengairan Jatim yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, diharapkan pada Februari 2017 sudah ada slot pendanaannya dan dan kontruksinya harus dilakukan multiyears. Ternyata slot anggaran itu raib dari DIP BBWS Bengawan Solo.
Perlu diketahui, Pemprov Jatim, Pemkab Lamongan beserta BBWS Bengawan Solo telah sepakat untuk menambah dua pintu air Floodway yang ada di Plangwot untuk menambah besar volume air aliran dari Bengawan Solo ke Sidayu Lawas Kecamatan Brondong, Lamongan.
“Untuk Plangwot membutuhkan anggaran sekitar Rp625 miliar, sedangkan normalisasi Kali Kemuning Sampang butuh Rp800 miliar. Normalisasi Kali Kemuning dilakukan pusat dan itu multiyears,” kata Dahlan.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim, mengatakan provinsi memang tidak memiliki kewenangan terkait anggaran tersebut. Pihak provinsi hanya bisa mengawal usulan anggaran. Jika saat ini anggaran belum ada, masih bisa diajukan lagi dalam P-APBN.
“Jika dianggap tidak prioritas, maka cenderung diabaikan. Bisa tiba-tiba hilang. Itu domain pemerintah pusat. Maka nanti akan kita ajukan lagi dalam P-APBN 2017 ,”ujar Abdul Halim yang juga ketua Fraksi Gerindra ini. [cty.rac]