Tuban, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Penkab) Tuban dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan memperketat dengan kerap melakukan pengawsan dan razia pada sejumlah lokasi Eks. Lokaliasi di Bumi Wali Tuban yang sudah ditutup beberap tahun yang lalu.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi eksodus-nya para pekerja Seks Komersial (PSK) dari Lokalisasi Dolly Surabaya yang saat ini secara resmi dututup oleh pemerintah setempat. “Kita sudah siap melakukan razia secar runtin, apalagi saat ini menjelang bulan suci Ramadhan di sejumlah titik-titik di Kabupaten Tuban,” ujar Kepala Pol PP Pemkab Tuban, Heri Muharwanto.
Heri juga mengungkapkan langkah antisipasi ini sudah dilakukan anggotanya beberapa minggu sebelum penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu. “Kalau razia sudah kami lakukan beberapa minggu lalu, kami akan meningkatkan pengawasan dan menambah intensitas patroli di kawasan yang di tengarai rawan perpindahan.” terang Heri.
Dalam tiga minggu terakhir, sebelum Lokalisasi Dolly ditutup oleh Pemkot Surabaya, pihaknya telah melakukan sedikitnya tiga kali lakukan razia. Dari razia yang dilakukan telah mengamankan 14 PSK yang ditengarai orang baru dari kawasan Dolly Surabaya. Sebagian PSK yang ditangkap langsung dipulangkan ke kampung halamanya, sementara lainya diserahkan ke Dinas Sosial. “Hasilnya memang ada beberapa yang merupakan orang baru, kita duga itu dari Dolly sana,” papar Heri.
Sejumlah Eks.Lokalisasi di Bumi Wali Tuban yang dinilai paling rawan adanya eksodus para PSK Doly, yakni sepanjang Jalur Pantura Tuban, Mulai Gandul, kawasan Dasin dan Cargo. Selain itu juga di daerah Kecamatan Parengan, kawasan Selogabus, yang berjarak berdekatan dengan Lokaliasi Kalisari Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro. “Selain pantura, lokasi lain yang kita awasi dan pantau adalah daerah Selogabus, ini kadang malah menjadi jujugan PSK yang lari dari kawasan hitam Kalisari,” katanya.
Heri juga mengaku, saat ini Satpol PP disiapkan bersiaga di kantor 24 jam, yang sewaktu-waktu akan langsung terjun kelapangan jika ada panggilan atau laporan keberadaan aktivitas mencurigakan (Prostitusi/PSK). “Kami tentu tidak sendiri, karena akan kami libatkan juga, perangkat desa setempat, dan tokoh masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan daerah yang kami tengarai sebagai lokasi tujuan Eksodus mereka (PSK),” pungkas Heri Muharwanto.
Wabup Instruksikan Kades
Sementara itu, dampak penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya terhadap daerah asal penghuni lokasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara benar-benar memperoleh perhatian tersendiri Pemkab Lumajang. Apalagi tercatat sebanyak 38 PSK asal Lumajang di lokalisasi ini dipulangkan, sesuai koordinasi dengan Pemkot Surabaya serta Pemprov Jatim.
Bahkan Wakil Bupati Lumajang Drs As’at Malik sempat wanti-wanti kepada seluruh jajaran Kepala Desa (Kades). ”Saya minta seluruh Kepala Desa untuk membantu melakukan pemantauan menyangkut pemulangan PSK Lumajang dari Dolly ini,” kata Wakil Bupati As’at Malik di depan para Kepala Desa.
Ia mengharapkan agar mereka turut melakukan pengawasan dan pemantauan dengan cermat dan teliti. ”Saudara-saudara kita ini karena kemungkinan ada yang menjadi warga sampeyan (Kades, red). Apakah mereka benar-benar pulang atau malah bekerja yang sama di lokasi lain,” imbuhnya.
Lebih lanjut As’at Malik mengungkapkan saat ini, Tim Gabungan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Kantor Sosial dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah berkoordinasi untuk pendataan dan pemulangan mereka dari lokalisasi Dolly. ”Tidak hanya koordinasi pemulangan saja, para PSK asal Lumajang ini diharapkan tidak kembali lagi ke pekerjaan semula sebagai wanita harapan,” tandasnya penuh harap. [hud,yat]
Caption foto : Heri Muharwanto (Kepala Pol PP Pemkab Tuban)
