![wabup Bojonegoro, setyo hartono saat memberikan pemaparan kepada peserta workshop. [achmad basir]](http://harianbhirawa.co.id/wp-content/uploads/2016/09/6-workshop-konflik-pertanahan.jpg)
wabup Bojonegoro, setyo hartono saat memberikan pemaparan kepada peserta workshop. [achmad basir]
Bojonegoro, Bhirawa
Polemik kepemilikan tanah di Kabupaten Bojonegoro, terutama yang menyangkut ahli waris maupun yang lainnya tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di seluruh desa yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, Pemkab Bojonegoro mengadakan workshop bagi perangkat desa dan kecamatan.
Pembekalan dan pembinaan yang diikuti seluruh sekretaris kecamatan dan desa itu berlangsung di Gedung KPRI Berdikari, selama empat hari mulai tanggal 5 sampai 8 September 2016. Hadir sebagai narasumber dari BPN, Bappeda, BPMPD, bagian hukum dan juga penyelenggara workshop, bagian pemerintahan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono dalam pembukaan workshop mengatakan, data tanah berada di desa masing-masing. Sehingga Sekdes wajib untuk menjaga administrasi dan surat-surat desa secara aman.
“Untuk itu Sekcam dan Sekdes juga harus teliti, cermat dan jeli dalam menjalankan tugas-tugasnya serta bekerja secara profesional tanpa memihak siapapun, baik keluarga maupun orang lain,” jelasnya, Senin (5/9).
Untuk itu diharapkan nantinya para pemateri harus menyampaikan secara jelas, sehingga nantinya dapat memberikan pelayaan terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu Kepala Bagian pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Supi Haryono menjelaskan, dalam workshop ini diikuti oleh 458 peserta namun terbagi menjadi beberapa gelombang. Untuk hari ini (kemarin), dari Kecamatan Bojonegoro Kota, Baureno, Tambakrejo, Sekar, Kapas dan Malo.
“ Melalui workshop Penyelesaian Konflik Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa-Kelurahan Kabupaten Bojonegoro ini, untuk meningkatkan pengetahuan penyelenggara pemerintahan terkait pendaftaran dan penyelesaian masalah tanah,” jelasnya.
Selain itu nantinya informasi tentang pelayanan pertanahan yang diberikan sehingga kedepannya tidak ada penyimpangan di lapangan. Sebab hal itu di anggap rawan konfik sehingga perlu antisipasi guna mencegak terjadinya permasalahan tersebut. [bas]
