Antisipasi La Nina, Petani di Provinsi Jatim Diimbau Ikuti AUTP

Kepala DKPK Jatim, Hadi Sulistyo

Pemprov Jatim. Bhirawa
BMKG telah mengingatkan adanya fenomena La Nina disektor pertanian, kini Gubernur Jatim telah meminta seluruh daerah agar melakukan upaya antisipasi menghadapi La Nina baik dari sisi pencegahan maupun adanya serangan hama penyakit. Hal itu juga berdasarkan surat dari Kementerian Pertanian.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (DPKP Jatim) turut mengimbau petani turut dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), agar jika terjadi bencana maka bisa mendapatkan penggantian dari AUTP.
.
Apalagi tiga bulan terakhir ini (Oktober, November, Desember), pembayaran AUTP sepenuhnya tidak hanya ditanggung Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut membantu.

Sebelumnya jika pembayaran AUTP Rp180 ribu, dari jumlah itu Rp144 ribu disubsidi Pemerintah Pusat, sedangkan Rp 36 ribu ditanggung petani. “Kini, ada kebijakan dari Ibu Gubernur Jatim, yang Rp36 ribu sudah ditanggung Pemprov Jatim. Jadi petani tidak mengeluarkan sepeserpun,” kata Kepala DKPK Jatim, Hadi Sulistyo,

Nantinya petani yang tidak ikut dalam AUTP dan menderita kerugian pada lahan persawahannya karena bencana seperti banjir atau lainnya, maka tidak akan ada bantuan.

“Bantuannya ya melalui AUTP ini. Untuk itu, petani diharapkan segera turut dapat AUTP ini. Petani dapat penggantian kerugian dari AUTP, jika kerusakan lahannya mencapai 75 persen yang dimilikinya,” katanya.

Dikatakan pula, kalau selama ini petani yang turut dalam AUTP ini merupakan petani yang pernah mengalami kerugian terkena bencana. “Jadi mereka kini sudah sadar dan mengikuti AUTP, Kalau mereka yang belum mendaftar, nanti pasti sadar pentingnya ikut AUTP ini,” ujarnya.

Target AUTP tahun 2020 sendiri sebesar 280.000 ha dan sampai dengan saat ini telah terealisasi 304.209 ha dengan jumlah peserta 549.836 orang petani. “Saat ini kita sudah melampaui target yang ditetapkan dan sedang mengajukan tambahan alokasi sebesar 400.000 ha,” kata Hadi.

Begitupula terkait dengan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), permintaan bantuan obat atau benih ke Provinsi bisa dilakukan, jika sebelumnya harus melalui usulan dari daerah.

“Disetiap daerah tentunya sudah memiliki petugas satgas OPT. Mereka yang nanti melaporkan ke pemerintah daerah masing-masing,” katanya. [rac]

Tags: