Suasana pandemi Covid-19 membuat kalkulasi biaya penyelenggaraan pilkada Kota Batu jadi membengkak.
Kota Batu memiliki dua opsi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Yaitu, tetap dilaksanakan di tahun 2022, atau diundur di tahun 2024.
Namun pemkot dan DPRD setempat tak ingin mengambil resiko. Mereka tetap mengalokasikan anggaran pilkada sebesar Rp 7 miliar kepada KPU Kota Batu.
Saat ini muncul wacana untuk meniadakan pelaksanaan pilkada di tahun 2022 dengan diganti pelaksanaannya di tahun 2024. Di sisi lain juga muncul rumor normalisasi pilkada dengan tetap dilaksanakan pada tahun 2022.
Jika opsi kedua ini yang menjadi keputusan Pemerintah Pusat maka Kota Batu akan menggelar pilkada di tahun tersebut (2022).
Saat ini KPU Kota Batu telah meminta kepada pemkot dan DPRD untuk menyiapkan anggaran pilkada 2022.
Hal ini sebagai langkah antisipasi jika pilkada jadi dilaksanakan di tahun tersebut. Dan melalui APBD 2021, usulan penganggaran pilkada telah disetujui oleh DPRD Kota Batu sebesar Rp 7 miliar.
“Jika nanti sudah ada pemberitaan resmi bahwa pemilu digelar di tahun 2022, maka anggaran itu akan ditambahkan melalui PAK. Yang terpenting siaga terlebih dulu,” ujar anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud, Minggu (17/1).
Ia menjelaskan hal ini sebagai persiapan awal jika sewaktu-waktu Pilkada Kota Batu digelar di tahun 2022. Mengingat ada wacana dari pusat, penyelenggaraan pilkada digelar pada tahun 2022.
Menyikapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Batu, Mardiono mengatakan bahwa pihaknya telah mengkalkulasi kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19. Dari perhitungan rencana kebutuhan biaya (RKB) ditemukan angka Rp30,5 miliar.
Naiknya angka itu karena keperluan tambahan APD termasuk honor untuk petugas ad hoc. “Rata-rata naiknya dua kali lipat di saat ini. Tahun 2017 lalu anggarannya Rp12,7 miliar naik jadi Rp30,5 miliar. Komponennya perhitungan honor petugas ad hoc dan APD,” kata Mardiono. [nas]
