Apa Perlunya Membangun Kantor Pemkab Sidoarjo Berlantai Delapan

Sidoarjo, Bhirawa
Sebelum membangun gedung kantor bupati Sidoarjo berlantai 8, Pemkab harus menuntaskan Amndal Lalin dulu.

Anggota FKB DPRD, Damroni Chudori, Selasa (13/10) mempertanyakan apakah perlu membangun gedung 8 lantai. Apakah sudah dipertimbangkan manfaat dan bagaimana dengan Amndal Lalin. Tidak semua kantor OPD dijadikan satu atap. Seperti dinas Capil, Disdik, perijinan dan lainnya tidak harus dalam satu bangunan.

Bila semua kantor OPD jadi satu atap menurut Damroni, apakah sudah diperhitungkan Amndal Lalin. Yang dikuatirkan kemacetan yang terjadi di seputar kantor terpadu. Penumpukkan PNS yang berkantor di situ, masyarakat yang mengurus ijin bisa menimbulkan kemacetan baru di situ.

“Saran saya jangan 8 lantai. Tetap saja dibangun 2 lantai dilengkapi RTH, kolam ikan hias dan tanaman hias. Jadi sebuah perkantoran Pemkab yang iconik,” ucapnya.

Justru kantor OPD dimekarkan ke kecamatan yang padat industri dan penduduknya. Tidak perlu warga yang jauh ke kota untuk urusannya. Bisa dilayani di kantor UPT dinas. Misalnya yang perlu pemekaran adalah kantor dinas Capil, Disdik, dinsos.

Pemkab harus memperkuat basis IT nya untuk layanan. Dengan begitu masyarakat tidak perlu berjubel mendatangi kantor pemkab. Misalnya urusan KTP, lalu lintas pelayanan cukup lewat email atau WA. Kalau sudah jadi KTP dikirim via pos ke alamat masing-masing.

Kalau pelayanan sudah terkaver dengan teknologi maka tidak Perlu membangun gedung hingga 8 lantai. Ini akan mengurangi kepadatan jalan raya. Masyarakat tidak perlu turun ke jalan untuk urusan ijin, ktp dan ini membantu mengurangi volume kendaraan.

Pemkab Sidoarjo sudah bersinergi dengan DPRD untuk membangun kantor bupati 8 lantai. Alm Plt bupati, Nur Ahmad Syaifuddin sebelum wafat sudah sepakat membangun kantor. Eks bupati Saiful Ilah tahun lalu pernah merencanakan bangunan 17 lantai. Namun mendapat penolakan masiv dari sejumlah fraksi.

Dalam konsep 17 lantai itu selain perkantoran OPD juga untuk mal, kantor swasta, kebugaran dan publik servis. Bupati Saiful kala itu hanya didukung FKB saja.(hds]

Tags: