Kepala-PN-Surabaya-Sujatmiko-tengah-menandatangani-pakta-integritas-disaksikan-Kajari-Surabaya-dan-Perak-serta-Wakasat-Reskrim-Polrestabes-Surabaya-Senin-[21/3]-di-Gedung-baru-PN-Surabaya.-[Abednego/bhirawa]
(Wujudkan Birokrasi Bersih dari KKN,)
PN Surabaya, Bhirawa
Guna terwujudnya aparatur birokrasi yang bersih dari korupsi dan kolusi serta nepotisme,, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melakukan penandatanganan pakta integritas, Senin (20/3) kemarin. Penandatangan pakta integritas dilakukan menggandeng institusi Kejaksaan, Kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Ketua PN (KPN) Surabaya, Sujatmiko mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini sebagai wujud komitmen guna mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi di PN Surabaya. Pakta integritas ini, lanjut Sujatmiko, juga merupakan ikrar untuk mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani. Komitmen ini akan dikakukan mulai dari pimpinan (KPN) hingga staf-staf yang di bawah.
“Penandatanganan pakta integritas ini merupakan tindaklanjut mendukung apa yang di canangkan Mahkamah Agung (MA). Antara lain mencanangkan integritas kita (PN) dan zona integritas,” kata KPN Surabaya Sujatmiko, Selasa (21/3) pada acara yang tergelar di lantai 6 gedung baru PN Surabaya..
Dijelaskannya, komitmen ini tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan saja, melainkan melibatkan institusi seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Dishub, termasuk peran advokat turut juga dilibatkan. Meski peran utama dipegang Pengadilan, Sujatmiko mengaku, tanpa adanya dukungan dan kerjasama antar institusi penegak hukum dan institusi lain, zona integritas ini akan sulit diwujudkan.
“Zona integritas dikatakan berhasil atau tidak, elemen utamanya memang Pengadilan. Tapi hal ini harus didukung oleh Kejaksaan, Kepolisian dan lawyer (advokat). Dengan dukungan dari institusi yang merupakan mitra kerjanya Pengadilan ini, insya allah dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Beberapa hal, belakangan ini sudah dibenahi oleh PN Surabaya. Dari mulai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga tata laksana pelayanan publik. Tak puas dengan hal itu, Sujatmiko berjanji akan terus membenahi dan meningkatkan setiap sektor pelayanan publik di Pengadilan. Semua ini dilakukannya demi peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga target memberikan birokrasi yang bersih dari korupsi dan kolusi akan cepat terwujud.
Pria asal Yogyakarta ini menambahkan, hal terpenting ialah menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Seperti halnya pemeriksaan perkara di Pengadilan yang harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya murah, serta mendapatkan keputusan yang berkeadilan.
“Pelayanan publik bisa dikatakan baik apabila dilakukan dengan prima. Pengadilan harus memberikan suatu peradilan yang memberi rasa keadilan dan kepastian,” harapnya.
Seperti diketahui, penandatanganan pakta integritas yang di gagas KPN Surabaya ini, menggandeng institusi yang merupakan mitra kerja Pengadilan. Adapun pejabat yang turut penandatanganan ini adalah Kepala Kejari Surabaya, Didik Farkhan ; Kepala Kejari Tanjung Perak, M Rawi ; Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Wahyu Indra Wiguno dan perwakilan dari Dishub Kota Surabaya. [bed]
