APBD 2017 Kab Sidoarjo Bakal Terpuruk

Sidoarjo, Bhirawa
APBD 2017 Sidoarjo mendapat ujian maha berat. Dipastikan akan molor sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Belanja modalnya tidak bisa digunakan akibat persoalan pelik pecahnya anggota dewan. Di tengah APBD yang sudah disahkan melalui paripurna senilai Rp4.184.427.916.003, rupanya ada penambahkan lagi sebesar Rp84 miliar.
Penambahan anggaran yang tanpa pembahasan di Banggar jadi awal kunci timbulnya perpecahan tubuh anggota DPRD Sidoarjo. Ganjilnya, anggaran sebesar itu dimunculkan tanpa dibahas. Uang Rp84 miliar sebenarnya akan dipergunakan untuk tunjangan profesi guru (TPG) Rp79,5 miliar, pengadaan meja kursi guru Rp165 juta, pengadaan tanah gedung terpadu Rp5 miliar. Dengan penambahan ini APBD 2017 akan bertambah menjadi Rp4.269.179.372,00.
Anggota Fraksi Golkar/PPP/PBB, M Nizar, Kamis (9/3) kemarin membenarkan, APBD 2017 Sidoarjo belum bisa dibelanjakan karena munculnya tambahan Rp84 miliar di luar APBD yang sudah disahkan dalam paripurna. APBD 2017 disepakati dan sudah dibawa ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
Ia menanyakan, bila berpatokan pada APBD yang sudah disahkan paripurna lalu ke mana uang Rp84 miliar itu. Nasib uang ini malah menjadi pemicu hubungan antar fraksi dewan. Dengan perkembangan ini, ia tidak yakin SKPD berani membelanjakan anggaran belanja modal. ”Sidoarjo memang menghadapi persoalan pelik. Saya tidak tahu harus dengan cara bagaimana menyelesaikan perpecahan ini,” ungkapnya.
Wabup, Nur Achmad Saifuddin sebagai kader PKB,menghormati hak demokrasi. Tapi yakin anggota dewan yang berkonflik masih mengedepankan kepentingan masyarakat. ”Saya yakin mereka adalah politisi pilihan yangmemiliki hati nurani,” tandasnya.
Untuk penetapan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) disarankan untuk dikonsultasikan dengan Pemprov Jatim. Biar ada titik terang terhadap keabsahan pembentukan AKD.
Semua regulasi, menurut Cak Nur, mengarah kebersamaan, sinergi dan ekualitas. Karena saat ini sudah tidak ada lagi APBD molor, pasti ada sanksinya.
Makin hari perpecahan di tubuh dewan makan meruncing. Kubu pro pemerintah (PKB, Golkar, PPP,PBB, Gerindra, Demokrat) melawan kontra (PKS, PDIP, PAN) saling merasa sama benarnya. Komunikasi kedua kubu ini seolah putus, lobi-lobi juga mentah. Upaya kubu pro untuk membahas penyelesaian tidak menemui hasil.
”Jangankan melakukan deal, untuk bertemu muka saja sulit,” ujar seorang anggota dewan.
Luka atau sakit hati kubu kontra ini seperti sudah sampai ke ubun-ubun. Namun sayang pers sulit mendapat alasan yang tepat dan rasional kenapa konflik ini muncul. [hds]