Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Ridwan.
Masih tarik ulur pembahasan dok APBD 2024, dikarenakan pihak eksekutif belum memberika data transparasi secara riil. Antara pendapatan dan belanja estimasi APBD 2023, guna menekan tingkat devisit terlalu besar.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, pada dasarnya dalam pembahasan APBD 2024. Proses pembahasan masih berlanjut, tapi di karena beberapa pentunjuk yang di minta dewan pada eksekutif. Terkait estimasi transparasi pendapatan dan belanja hingga Desember 2023, yang telah di gunakan belum juga di berikan.
“Devisit di 2023, merupakan bentuk ceroboh manajemen angaran antara pendapatan dan belanja. Apa lagi di tahun 2024, merupakan tahun politik yang berdampak pada kinerja. Sehingga capain target, di pastikan berdampak serius,” ujarnya.
Perlu di pahami banwa kondisi APBD 2023, situasi dan kondisnya sedang tak baik-baik saja. Banyak pos belanja yang belum bisa direalisasikan, karena terbentur fiskal (pembiayaan) belanja. Untuk itu, postur APBD 2024 kalau terjadi defisit (berkurang), jangan sampai terlalu besar. Lebih baik pola surplus (berlebih), seperti draf KUA PPAS 2024 yang telah disampaikan ke DPRD APBD surplus Rp31 miliar.
“Lebih baik tegas dan tidak mengambang seperti saat ini, kapau memang sejumlah pos anggaran tidak bisa di realisasikan. Untuk di nolkan saja, dan datanya di serahkan ke dewan. Seperti dana hibah, maupun kegiatan lain yang ada di OPD,” ungkapnya.
Dengan posisi sekarang mendekati bulan November, hibah ada yang baru realisasi 50 persen. Juga masih banyak yang belum di realisakan, waktunya mepet seperti hibah fisik dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR), dinas cipta karya perumahan dan kawasan permukiman (DCKPKP). dinas pendidikan (dispendik), dinas perikanan dan kelautan (DPK), dinas pertanian (Distan), dan dinas pariwisata, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan (disparekrafbud), serta OPD lain.
Ditambahkan Mujid Ridwan, bahwa agar pembahasan APBD 2024 cepat kelar dan di dok. Berharap eksekutif segera menyerahkan data yang telah dewan minta, sebab dewan tidak ingin di APBD 2024. Hanya ada angka, tapi tidak bisa di realisasikan. Padahal masyarakat tengah menunggu, namun hanya di janjikan masih dalam proses. [kim.dre]
