Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur turut mengendur seiring melemahnya perekonomian nasional. Semestinya APBD (dan APBN) tampil sebagai pahlawan, yang mampu melindungi rakyat. Mengurangi dampak keparahan kelesuan ekonomi. Pada sisi lain, masih banyak regulasi pemerintah (pusat) “menghambat” akses masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial. Berbagai kartu jaminan sosial, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan masih belum bisa direalisasi.
APBD Jawa Timur 2016, dipagu berimbang pada nilai Rp 23,050 trilyun. Dibanding Perubahan APBD 2015 lalu, angka ini turun Rp 1,310 trilyun (5,3%). Ini untuk pertama kalinya dalam satu dekade, RAPBD disusun lebih kecil disbanding tahun sebelumnya. Konsekuensinya akan berdampak langsung pada roda perekonomian Jawa Timur, terutama dalam pembangunan infrastruktur (jalan, pengairan, dan listrik di pedesaan).
Begitu pula program bersifat karitatif akanmenyusut, seiring menurunnya nilai APBD. Agaknya, pemerintah propinsi telah ancang-ancang kondisi resesi ekonomi. Dimulai dari pelemahan ekonomi nasional yang melemah sepanjang tahun 2015. Menyebabkan beberapa pos anggaran yang “dikirim” dari APBN mengalami penurunan nominal. Terbesar diantaranya, penurunan penerimaan dana perimbangan, terutama dari hasil minyak dan gas.
Namun kelesuan perekonomian nasional, sebenarnya bisa saja di-respons dengan meningkatkan pagu alokasi anggaran pada APBD. Kelesuan ekonomi, dapat dianggap sebagai tantangan, misalnya dengan memperbesar defisit. Saat ini RAPBD Jawa Timur di-ancang-ancang minus hanya Rp 387,665 milyar. Ini defisit terkecil selama lima tahun terakhir. Bahkan perubahan APBD 2015, nilai defisit lebih dari Rp 2 trilyun. Berdasar pengalaman ke-APBD-an terdahulu, defisit besar selalu bisa ditutup melalui SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran).
Defisit yang terlalu kecil, dapat dianggap (oleh masyarakat), bahwa pemerintah daerah tidak bersedia bekerja lebih keras. Kurang greget heroik. Padahal sebenarnya, melemahnya perekonomian nasional tidak terlalu parah. Belum pada level resesi. Salahsatu buktinya, nilai kurs rupiah naik signifikan (sekitar 2,66%) terhadap dolar Amerika Serikat (AS).Sebelumnya, BPS (Badan Pusat Statistik) merilis inflasi yang tidak terlalu besar. Begitu pula ekspor dan impor masih berjalan normal.
Lazimya, APBD dijadikan stimulasi perekonomian daerah. Sampai triwulan kedua tahun 2015, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur tercatat sekitar Rp 418 trilyun. Biasanya, stimulan APBD mampu menyokong sekitar 6% lebih. Tetapi pada tahun 2016, sokongan APBD hanya 5,5%. Sehingga masyarakat harus lebih giat berupaya “mengamankan” perekonomian rumahtangga. Juga bersiap menghadapi laju inflasi yang tercatat, maupun inflasi yang tidak tercatat (naiknya biaya berobat).
Pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur masih bertumpu pada lima pilar utama, berbasis kendaraan bermotor. Yakni, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sebenarnya, WP (Wajib Pajak) tidaklah berkurang, bahkan bertambah. Walau penjualan kendaraan bermotor berkurang dibanding tahun sebelumnya.
Yang terjadi adalah, pembayaran pajak tertunda karena kelesuan ekonomi. Sehingga perolehan pajak daerah bukan hilang benar. Melainkan tertunda, seiring pergerakan ekonomi yang membaik. Itulah hulu “ke-gerah-an” Pemprop Jawa Timur, karena lima dari empat pilar PAD terimbas kelesuan ekonomi. Tetapi menerima tantangan defisit lebih besar (sampai Rp 2 trilyun), bukanlah tanpa potensi. Potensi PAD, sesungguhnya juga bergantung pada keberanian pemerintah daerah.
Paradigma ke-pemerintah-an masa kini, pemerintah yang baik bukan hanya bergantung pada pajak yang dipungut dari rakyat. Melainkan seharusnya mampu berusaha sendiri (melalui BUMN dan BUMD). Penghasilan baru, bisa digali dengan memanfaatkan regulasi. Diantaranya, membuat BUMD bidang pelabuhan, dan juga boleh menerbitkan obligasi. Ini sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajamen pemerintahan daerah.
——— 000 ———
