APBD dan Ironi Kampung Idiot

Umar Sholahudin

Umar Sholahudin

(APBD Kabupaten Ponorogo 2014)
Oleh :
Umar Sholahudin
Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya
Salah satu tujuan utama diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (UU No. 32/2004 pasal 2 ayat 3). Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara riil. Dan kinerja keuangan daerah ini akan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBD. Pendek kata, bagaimana proses budgeting daerah berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam praktik politik anggaran daerah, masyarakat kerapkali menjadi korban permainan elit aderah (eksekutif dan legislatif) dalam proses pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Praktik politik anggaran yang selama ini berjalan sarat dengan politik traksaksional dan konspiratif. Jargon APBD untuk rakyat yang kerapkali dikampanyekan para elit di daerah, hanyalah jargon politik yang hanya berhenti pada tataran kampanye dan ucapakan politik saja. Karena itu, untuk melihat apakah pembangunan di daerah berpihak pada rakyat atau tidak, bisa dilihat dari komposisi APBD yang dibuat eksekutif-legialtifnya. Dan APBD Kabupaten Ponorogo adalah dari sekian kabupaten/kota di Jatim yang  tidak berphak pada kepentingan rakyat dan sarat konspiratif.
Praktik politik anggaran konspiratif tersebut yang kini terjadi di Kabupaten Ponorogo yang dikenal sebagai “Kabupaten kampong Idiot”. Setelah melalui pembahasan elitis antara legislatif-ekeskutif, akhirnya RAPBD 2014 Kabupaten Ponorogo disahkan dengan kekuatan sebesar Rp 1,522 triliun. Dari total APBD tersebut, untuk gaji, honoranium, dan belanja pegawai sekitar 13 ribu PNS dianggarakan sebesar Rp 1,158 triliun atau 71% untuk belanja rutin/pegawai. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2013 yang dianggarkan sebesar Rp 900 milyar atau 68%. Sehingga ada kenaikkan sebesar 3%. Sedangkan anggaran publik hanya dianggaran Rp 428 milyar  (Bhirawa, 20/11/2013).
Pada tahun 2012 juga pernah geger, lantaran ada dana siluman. Berdasarkan investigasi salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ponorogo, ditemukan beberapa pos anggaran siluman di APBD 2012. Beberapa anggaran siluman yang sengaja dimasukan secara sepihak oleh eksekutif diantaranya adalah; Mobdin bupati dan Satker Rp 1,5 milyar, Mobdin kepala desa Rp 5 milyar, Rehabilitasi pendopo Rp 5 milyar, Rehabilitasi Paseban Alun-Alun Rp 2 milyar, dan Sistem informasi penataan Asset Rp 3,5 milyar. Dengan demikian, APBD lebih berwajah “anggaran untuk elit”, namun nyaris nihil dari kebutuhan sebagian warganya yang idiot.
Nasib Kampung Idiot
Praktik pat gulipat, kongkalikong, dan konspirasi yang elitis dan transaksional, dalam pembahasan dan penyusunan APBD tersebut sungguh sangat menusuk dan melukai rasa keadilan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Di saat persoalaan kemiskinan dan pengangguran merunyak di daerahnya, dan khususnya lagi yang fenomenal adalah nasib kampong idiot di beberapa kecamatan di kabupaten Ponorogo, para elit daerah melakukan politik transksional APBD untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perutnya sendiri.
Nasib kampong idiot semakin terpuruk seiring dengan perilaku dan praktik kebijakan politik anggaran yang tidak berpihak pada masyarakat. Para elit daerah seperti menari di atas penderitaan rakyatnya sendiri. APBD mestinya lebih berpihak dan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar beberapa kecamatan yang berstatus kampong idiot.  Jangan-jangan lahirnya kampong idiot di Kabupaten Ponorogo ini, karena praktik politik kebijakan anggaran daerah yang amburadul, elitis, dan konspiratif tersebut?
Setidaknya ada dua kecamatan; yakni Kecamatan Karang Balong, Desa Karangpatihan, dan Kecamatan Jabon, Desa Krebet. Dua kecamatan ini kehidupan social-ekonominya sangat memprihatinkan. Jika melihat dua kecamatan tersebut, maka kita akan menyaksikan secara kasat mata potret kemiskinan struktural, sistematis dan masif warganya yang begitu akut. Dua kecamatan tersebut dikenal sebagai “Kampung Idiot”.
Sebuah TV swasta nasional, pernah memberitakan dan menvisualisasi bagaimana kondisi kampung idiot di Ponorogo tersebut. Sebagian besar keluarga memiliki anak mengalami keterbelakangan mental akut atau idiot secara turun-temurun, tidak saja lemah secara fisik, tapi juga mental. Mereka sejak lahir mengkonsumsi makanan gaplek atau tiwul yang jauh dari nilai gizi. Bahkan ada bebrapa keluarga yang memiliki anak idiot sudah berusia 40 tahun. Mereka juga tak mendapatkan pelayanan dasar, yakni penghidupan, pendidikan dan kesehatan yang layak.
Selain orang dewasa yang banyak mengalami keterbelakangan mental akut, pun demikian dengan kondisi anak-anaknya. Kehidupan anak-anak tidak saja kurang gizi yang tapi juga lebih dari itu sudah mengarah pada busung lapar atau penyakit perut buncit (marasmus kwashiorkor). Kondisi mereka diperparah dengan minimnya ketersediaan air bersih dan yang paling parah lagi absennya perhatian pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten. Ini terlihat dari usia kampung idiot yang sudah terjadi puluhan tahun.
Kemiskinan mereka sungguh sangat begitu lengkap dan paripurna; miskin secara ekonomi, sosial, politik dan miskin segalanya. Kondisi kehidupan warga kampung idiot tersebut bagaikan peribahasa; hidup segan mati tak mau.  Mengapa kondisi ini sampai terjadi dan berlangsung bertahun-tahun?. Dimana peran pemerintah daerah selama ini?. Dimana janji-janji politik bupati ketika mereka kampanye saat Pemilukada?, Janji pendidikan dan kesehatan gratis,  hanya omdo alias omong doang, tak ada realisasinya. Masyarakat miskin selama ini hanya menjadi alat dan komoditas politik para elit saat Pemilukada saja. Masyarakat miskin bagaikan tebu; habis manis, sepah dibuang. Mereka hanya dipakai saat Pemilukada, pasca Pemilukada mereka ditinggalkan dan bahkan dicampakkan begitu saja.

Rate this article!
Tags: