APBD II 2015 Kab.Madiun Terserap 83,4 Persen

Wabup Madiun, Drs. H. Iswanto. M.Si. [sudarno/bhirawa]

Wabup Madiun, Drs. H. Iswanto. M.Si. [sudarno/bhirawa]

Kab. Madiun, Bhirawa
Serapan anggaran berbagai pembangunan di Kab. Madiun tahun 2015 dari dana APBD II hanya terserap 83,4 prosen. Hal itu karena adanya peraturan dari pemerintah yang mengharuskan para penerima  hibah dan bansos (bantuan sosial. Red) harus berbadan hukum dan tercatat dalam Kementrian Hukum dan HAM.
“Karena itu, dana rutin yang ada di SKPD di lingkup Pemkab Madiun terdapat sisa, yang selanjutnya dikembalikan ke kas daerah menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun 2015,” terang Wabup Madiun, Drs. H.Iswanto, M.Si kepada Bhirawa, Minggu (27/3).
Dijelaskan oleh Wabup Madiun, Iswanto, pada tahun 2015 selain jangka waktu pengerjaan proyek terlalu mepet juga adanya peraturan baru dari pemerintah yang menyebutkan, penerima hibah dan bansos diharuskan berbadan hukum.
“Dua hal itulah yang membuat SKPD-SKPD tidak bisa melakukan pengerjaan proyek tepat waktu. Bahkan ada SKPD yang tidak berani mengambil resiko dan mereka lebih baik mengembalikan dana hibah atau sisa anggaran 2015 yang sudah dikerjakan tetapi tidak dapat tuntas tersebut ke kas daerah. Itu lebih baik daripada nantinya menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” papar Wabup menjelaskan.
Terkait perihal tersebut, lanjut Wabup Madiun Iswanto, demi kelangsungan pembangunan berbagai bidang, sekarang ini, yang biasa menerima bansos seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan para pengurus masjid telah berupaya melengkapi persyaratan agar dapatnya ada pengakuan dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM juga bisa berbadan hukum.
Untuk itu, kata Wabup, diprediksikan pada tahun anggaran 2016 ini, serapan APBD II 2016 diharapkan bisa melebihi dari serapan APBD II 2015. Sebab, sekarang ini sudah banyak para penerima hibah dan bansos telah melengkapi persyaratan sebagaimana yang ditentukan/diharuskan oleh pemerintah pusat.
“Sekarang ini saja Januari, Februari dan Maret 2016 atau memasuki bulan ketiga pada triwulan pertama saja, serapan APBD II Kab. Madiun 2016  sudah mencapai 10,98 prosen. Sehingga nantinya serapan APBD II Kab. Madiun 2016 bakal melebihi serapan APBD II tahun 2015 lalu,” kata  Wabup Madiun Iswanto berharap.
Masih menurut Wabup, prediksi serapan APBD II Kab. Madiun  akan melampaui serapan  APBD II 2015, sekarang ini saja bisa dibuktikan dengan beberapa pembangunan fisik sudah berjalan. Misalnya, pembangunan masjid agung yang pembangunannya multiyear, pembangunan pendapa Kabupaten Madiun di Mejayan juga sudah dimulai pengerjaannya.
“Pokoknya, kedua bangunan yakni masjid agung dan pendapa Kab. Madiun di Mejayan pada akhir tahun 2017 diharapkan sudah tuntas. Kenapa demikian, ya harapan kami (pasangan Muhtarom dan Iswanto (MUIS) Bupati Madiun Muhtarom dan Wabup Madiun Iswanto) dua periode yang berakhir bulan Agustus 2018, setidak sudah dapat membantu pelaksanaan boyongan kantor Pemkab Madiun yang semula berada di Kota Madiun, kini beralih di Mejayan,”tutur Wabup Iswanto meyakinkan.
Dijelaskannya, dengan pindahnya kantor Pemkab Madiun ke Mejayan rencananya semuanya dinas-dinas masuk menjadi satu di Mejayan, tentunya secara bertahap. Meski begitu, beberapa aset Pemkab Madiun yang berada di wilayah Kota Madiun tidak akan dijual kecuali hanya disewakan.
Misalnya, kantor eks kantor Dinas Sosial Pemkab Madiun di Jln. Diponegoro Kota Madiun, sudah ada pihak insfestor yang mau bekerjasama dengan Pemkab Madiun untuk memanfaatkannya dengan cara sistem sewa.
“Ya, karena dalam hal ini Pemkab Madiun tidak menjual asetnya yang ada di Kota Madiun, melainkan hanya disewakan. Kalau aset Pemkab Madiun dijual, nanti pasti ada kesan minir kepada kami,” pungkasnya. [dar]

Tags: