Hari Danah
(Empat Fraksi Memilih Walk Out dari Pembahasan)
Kota Batu, Bhirawa
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kota Batu akhirnya disahkan, Rabu (14/12), malam. Namun ada kelompok masyarakat menilai pengesahan tersebut terkesan dipaksakan. Dari tujuh Fraksi yang ada di Dewan, hanya tiga Fraksi yang ikut serta dalam pembahasan RAPBD. Dan empat Fraksi lainnya memilih walk out.
Malang Corruption Watch (MCW) menilai Penetapan APBD yang tidak melibatkan semua Fraksi berpotensi akan bermasalah. Besar kemungkinan program-program yang diusulkan tidak terverifikasi oleh semua anggota dewan. Apalagi nilai APBD Kota Batu di tahun 2017 mencapai Rp822 miliar.
“Forum rapat yang melakukan pembahasan RAPBD jelas tidak quorum. Dan Fraksi yang ngotot membahas harus menjelaskan motifnya kepada publik,” kata Ketua Badan Pekerja MCW, M Zainuddin, Kamis (15/12).
Tak hanya itu, lanjutnya, ada beberapa masalah dalam RAPBD Kota Batu yang belum terselesaikan. Misalnya, tidak adanya keseriusan Pemkot Batu untuk menagih piutang pajak. Belum lagi setiap tahun proses penganggarannya bermasalah.
Zainuddin mendesak Fraksi yang tidak setuju agar meminta Gubernur Jawa Timur membatalkan APBD 2017 Kota Batu yang disahkan kemarin. Karena syarat penetapan tidak relevan dan bertentangan dengan aturan proses penganggaran.
Zainuddin juga tidak menampik kemungkinan adanya main mata dan potensi kongkalikong antara Eksekutif dan Dewan dalam pengesahan APBD.
“Potensi tersebut pasti ada, apalagi saat ini menjelang Pilkada. Masyarakat harus ikut serta mengawal APBD ini,”tegas Zainuddin.
Diketahui, dalam pembahasan RAPBD Beberapa waktu lalu, hanya ada tiga Fraksi yang ikut dalam pembahasan. Yaitu, Fraksi PDIP, Gerindra dan Golkar. Sementara empat Fraksi yang lain, PKB, PAN, Demokrat, dan Fraksi Gabungan memilih tidak ikut membahas dan tanda tangan. Karena keempat Fraksi ini menilai waktu pembahasan terlalu singkat dan dipaksakan.
Seperti dikatakan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Deddy Irfan Alwani. Ia membenarkan jika empat Fraksi kompak tidak ikut dalam pembahasan.
“Seharusnya pembahasan dilakukan jika forum yang ada sudah quorum, dan semua anggota dewan ikut membahas,”ujar Dedi.
Hal berbeda dikatakan Wakil DPRD Batu, Hari Danah. Ia membantah jika pembahasan RAPBD 2017 tidak memenuhi kuorum. Karena dari 12 anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, 7 anggota sudah datang dan ikut pembahasan. Iapun juga membantah jika waktu yang diberikan untuk pembahasan RAPBD terlalu mepet (sedikit).
“Memang jadwal awal pembahasan hanya 3 hari. Namun kemudian kita minta tambahan waktu seminggu sehingga total waktu untuk membahas RAPBD ini adalah 10 hari,”tegas Hari. [nas]
