APBD Kota Malang 2017 Belum Proporsional

Kota Malang, Bhirawa
Penggiat anti korupsi Kota Malang, Lutfi Kurniawan, menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2017 jauh dari proporsional. Sebab, kata Lutfi Kurniawan, sejumlah anggaran yang dialokasikan lebih besar untuk sektor administrasi dibanding untuk kepentingan yang langsung bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dicontohkannya untuk potensi pendapatan retribusi parkir misalnya, apabila dikalkulasi, sebenarnya memiliki potensi yang lebih besar dari yang ternatum. Karena berdasarkan data yang dia himpun, pada 2016, satu dealer di Kota Malang setidaknya mengeluarkan 800 motor. Sementara jumlah dealer yang ada di Kota Malang, ini mencapai puluhan.
Ia menyebut, dalam satu bulan, secara keseluruhan ada delapan ribu motor yang keluar dari dealer, kalau 50 persennya beraktivitas, atau total empat ribu unit motor, dan setengahnya lagi, atau dua ribu motor parkir per hari, maka tinggal dikalikan saja sesuai tarif yang ditentukan.
“Neraca keuangan anggaran harus ditulis secara konsisten. Kontrol dan akuntabilitas harus terus dilakukan. Tapi terlepas dari itu, proporsi APBD Kota Malang memang belum proporsional,”tegasnya.
Arah pembangunan Kota Malang setiap tahun, kata Lutfi semakin tidak jelas. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin meningkat. Ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan dan misi Pemerintahan Kota Malang tidak interkoneksi.
Dicontohkannya untuk pembangunan jalan beberapa masih tampak mangkrak. Selain itu, arah pembangunan Poltekom juga tidak jelas, Padahal pembangunan Poltekom sudah dilakukan dengan dana yang sangat besar.
Sementara itu, Yaqud Ananda Gudban, Anggota DPRD Kota Malang, menambahkan, arah pembangunan Kota Malang setiap tahun di rasa belum jelas. Sementara setiap pembangunan, diperlukan adanya APBD. Anggaran tersebut berawal dari visi dan misi Wali Kota beserta jajarannya.
Menurutnya, pemerintah harus selalu satu arah dalam melakukan pembangunan dengan visi dan misi yang disampaikan sepanjang berkampanye saat pencalonan dulu. Sehingga, setiap program yang dibuat dapat dikaji secara runtun terkait rencana pembangunan yang akan dikembangkan.
“Apa yang di kampanyekan, saat pencalonan Wali Kota dulu, maka itu yang harus digetolkan dalam pembangunan yang menggunakan APBD,” urai wanita yang juga ketua DPC Partai Hanura itu. [mut]