Negara, melalui APBN 2015 kini turut menanggung kerugian masyarakat akibat lumpur Lapindo. Tahun-tahun sebelumnya (sejak APBN 2010) negara telah menunaikan ganti rugi untuk wilayah luar terdampak. Namun sekarang, wilayah dalam pun ditanggung dalam APBN. Nilainya sekitar Rp 781 milyar, atau sekitar 20% sisa kerugian yang terus molor. Pemerintah luruh juga setelah PT Minarak lapindo menyatakan hands-up, angkat tangan.
Siapa bisa bersabar melebihi kesabaran korban lumpur Lapindo, Sidoarjo? Tanpa sebab dan kesalahan apapun, ribuan rumahtangga kehilangan aset kekayaan pribadi. Tragedi corporate error terbesar di dunia itu terjadi 8 tahun lalu. Selama itu pula janji ganti-rugi terhadap hak milik yang hilang belum terealisasi secara baik. Bahkan untuk menggaransi kembalinya hak-hak masyarakat itu, sejak 7 tahun lalu (tahun 2007) telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).
Hebatnya lagi, Perpres telah direvisi tiga kali untuk mengakomodasi dinamika kerugian masyarakat. Apa yang telah dilakukan pemerintah dengan Perpres? Sangat tak sebanding dengan sifat lembaga kepresidenan, yang seharusnya sakti mandraguna, full actions, exact executions. Tetapi Perpres tentang Lapindo seolah-olah hanya alat pendingin suasana. Persis seperti misi didirikannya PT Minarak Lapindo, sering diartikan sebagai meminimalisir anarkhisme rakyat.
Selama penantian 8 tahun menuntut hak milik, masyarakat telah ribuan kali melakukan demo unjukrasa. Pada demo-demo besar (sampai delegasi ke Jakarta) dihadapi dengan metode “minarak” (mendudukkan masalah) diantaranya dengan revisi Perpres. Karena pemerintah sebagai pemilik sebagian lahan juga mesti bertanggungjawab. Terutama untuk peta luar wilayah terdampak.
Sejak tahun 2007, memang terdapat pembagian beban ganti-rugi. Yakni oleh pemerintah melalui BPLS untuk area luar peta, serta oleh PT Lapindo Brantas Inc., untuk area dalam. Area luar peta, merupakan desa-desa yang tidak terendam, tetapi secara langsung menerima dampak semburan gas bercampur lumpur. Seluruh warga desa sudah dievakuasi, walau rumah dan tanah tidak terendam. Selain karena bau asap, bahaya luberan semburan lumpur bisa terjadi setiap saat.
Tanggungan pemerintah pertama kali dijamin melalui APBN tahun 2011. Nilai ganti ruginya mencapai Rp 1,286 trilyun. Jaminan kedua tahun 2012 lalu telah diterbitkan jaminan baru ganti-rugi, melalui UU APBN Perubahan tahun 2012. Pada pasal 18, terang-terangan disebut, bahwa pemerintah akan member talangan untuk korban Lapindo sampai sebesar Rp 1,2 trilyun. Lalu pada Perubahan APBN 2013, lagi-lagi diberikan ganti rugi.
Nilainya (pada P-APBN 2013) sebesar Rp 155 milyar, akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan diluar peta terdampak di 3 desa melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Jika dihitung, pengeluaran APBN seharusnya sudah mencapai sekitar 75% dari total kerugian masyarakat. Sisanya (yang 25%, atau sekitar Rp 800 milyar) bisa diberikan oleh perusahaan grup Bakrie sebagai salahsatu pemilik proyek gas bumi Lapindo.
Konon pula, sejak tahun 2006 pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 6 trilyun lebih. Anggaran besar dari pemerintah itu diluar pengeluaran dana perushaan Aburizal Bakrie. Konon juga telah mengeluarkan dana besar dalam jumlah trilyunan rupiah. Dus mestinya, proses ganti-rugi sudah selesai. Kenyataannya, bagai jauh panggang dari api.
Penuntasan ganti rugi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, diharapkan terealisir lebih cepat. Bahkan proses pilpres, masyarakat Sidoarjo (terutama di kecamatan Tanggulangin dan Porong), nyata-nyata mendukung pen-capresan Jokowi. Hasilnya, pasangan Jokowi-JK menang telak. Ini bukan “peng-gadaian” politik oleh rakyat. Melainkan pengalaman dan fakta, bahwa pemerintah terdahulu tidak cukup cermat menangani ganti rugi akibat lumpur Lapindo.
Tetapi berapapun jumlah ganti-rugi dampak lumpur Lapindo takkan pernah sebanding. Masyarakat telah kehilangan aset budaya, serta aset sosial dan kebatinan.
—————— 000 ——————
