Para TPP Bondowoso saat mengikuti acara peningkatan kapasitas di Graha NU Bondowoso. (ihsan kholil/Bhirawa)
Sedikitnya 108 tenaga pendamping profesional (TPP) se kabupaten Bondowoso mengikuti peningkatan kapasitas mandiri, di Graha NU Bondowoso, Kamis (26/5).
Peningkatan kapasitas itu diselenggarakan oleh Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Bondowoso, turut menghadirkan narasumber TPP Provinsi, Maulana Solehodin.
Saat dikonfirmasi, Maulana mengatakan, pihaknya melakukan peningkatan kemampuan mendampingi kepada TPP pelatihan tersebut.
Karena, pendampingan terhadap desa yang telah berjalan selama lima tahun lebih. Ternyata, masih ada banyak hal yang sering menimpa Kepala Desa yang tersangkut hukum. Yang disebabkan salah satunya yakni karena Kades tak mampu mempertanggung jawabkan secara administratif.
Selain itu, kata Maulana, melalui peningkatan kapasitas ini TPP juga diajak untuk bisa melakukan penguatan kebudayaan. Di tengah-tengah semakin terkikisnya tradisi gotong royong karena munculnya pemikiran ‘ada dana desa’.
“Pendamping harus diingatkan bahwa anda bukan hanya mendampingi proses dokumentasi. Tapi juga bagaimana memperkuat tradisi, kebersamaan,” ungkapnya.
Selain itu kata dia, TPP dalam pelatihan ini diajak agar turut meningkatkan citra diri. Yaitu, bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga kemampuan analisa budayanya.
Sementara itu, Kordinator Kabupaten (Korkab) TPP Bondowoso, peningkatan kapasitas dilakukan untuk menguatkan citra diri tenaga pendamping. Lebih-lebih sudah hampir dua tahun karena pandemi Covid-19, belum ada kegiatan peningkatan diri.
Sekaligus untuk mempersiapkan sertifikasi pendamping yang dilakukan oleh Asosiasi Pendamping Jawa Timur. Akan hal itu, pendampingan ini juga dilakukan di beberapa zona di Jatim. Bondowoso sendiri masuk dalam zona ke satu.
“Targetnya penguatan kapasitas, dan spirit pendamping biar muncul kembali,” ujar Andiono pada awak media.
Ditempat yang sama, Ketua APDI Bondowoso, Ubaidillah mengaku bahwa pendamping selama ini bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap seluruh proses-proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di desa.
Namun demikian, pendampingan semua itu secara luas tak hanya menekankan pada administrasi saja. Melainkan, lebih juga turut hadir bisa menjadi influence bagi masyarakat.
Karena itulah, dalam peningkatan kapasitas ini kembali ditekankan, diterangkan kepada TPP. “Sehingga nantinya kontruksi kegiatan desa seperti kemauan masyarakat. Bukan kemauan kepala desa, namun juga tetap selaras dengan visi misi Kades,” tandasnya. [san.hel]
