Apel Perdana 2015, Pakde Karwo Paparkan Konsep Jatimnomic

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menyampaikan amanahnya memimpin apel pagi menyambut tahun baru 2015 di hadapan para pejabat dan ratusan PNS di lingkungan Setdaprov Jatim, Senin (5/1).

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menyampaikan amanahnya memimpin apel pagi menyambut tahun baru 2015 di hadapan para pejabat dan ratusan PNS di lingkungan Setdaprov Jatim, Senin (5/1).

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memaparkan konsep penggunaan APBD untuk Tahun Anggaran (TA) 2015. Konsep yang dinamakannya Jatimnomic tersebut merupakan fokus utama pembelanjaan APBD Jatim yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil melalui pembangunan UMKM.
Bertempat di halaman kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (5/1), Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, memaparkan dengan gamblang konsep Jatimnomic di depan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, para pejabat eselon II dan III, di jajaran Pemprov Jatim, dan staf di lingkungan Setdaprov Jatim.
Pakde Karwo mengatakan Jatimnomic merupakan konsep pembangunan yang pro poor (pro masyarakat miskin), pro job (pro pekerjaan atau anti-pengangguran), dan pro growth (pro pertumbuhan ekonomi). Konsep ini menjadi dasar pembelanjaan dan penggunaan anggaran APBD 2015, khususnya untuk membangun perekonomian rakyat kecil melalui UMKM.
Pada 2015, lanjut Pakde Karwo, pemerintah akan menghadapi tantangan yang berat. Contohnya di bidang fiskal, terutama secara makro, Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen.
Hal itu dilakukan BI untuk merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi defisit neraca berjalan, menjaga likuiditas perbankan, dan meningkatkan pertumbuhan kredit. “BI ingin menyedot uang masuk di perbankan sebelum disedot oleh asing,  jadi uangnya ditarik. Mungkin bagi teman-teman PNS tidak terlalu merasakan efeknya, tapi bagi teman-teman UMKM, kebijakan ini sangat terasa dan menyulitkan. Suku bunganya naik,” katanya.
Sedangkan pada saat bersamaan, pemerintah melarang hibah dan Bansos. “Ini yang dinamakan kontradiktif antara situasi keuangan di bawah dengan kebijakan yang ada. Ini harus dicarikan jalan keluar, kita harus berunding. Maksudnya harus dicarikan uang murah untuk UMKM,” ujarnya.
Kenapa harus dibawa ke UMKM? Pakde Karwo menjelaskan, jika tidak dibawa ke UMKM dapat dipastikan pengangguran akan banyak terjadi. Sebab jumlah UMKM di Jatim mencapai 11,5 juta dan 95 persen tenaga kerja ada di sektor ini. Oleh karena itu, ia selalu mengajak bupati dan wali kota agar sebagian APBDnya diberikan kepada UMKM karena telah terbukti mempunyai kontribusi besar pada perekonomian.
“Selain itu, UMKM kalah dengan perusahaan besar. Contohnya jika pengusaha kecil ingin meminjam modal di bank, bunganya sebesar 14 persen. Sedangkan pengusaha besar bunganya hanya 12 persen. Ini kan terbalik, inilah yang dinamakan liberalisasi, maka tidak ada pilihan lain pemerintah harus melindungi yang kecil,” tambahnya.
Untuk itu, sebagian besar APBD 2015 digunakan untuk mengurus UMKM, salah satunya adalah memberikan modal kepada Bank UMKM untuk membentuk Bank Tani dengan suku bunga 6 persen setahun. “Selain itu, kami menargetkan, minimal tahun ini ada sepuluh pameran dagang di provinsi lain untuk menjual produk UMKM Jatim,” katanya.
Selain itu, fokus lainnya adalah mengurangi pengangguran melalui peningkatan kualitas dan jumlah SDM siap kerja, salah satunya melalui penambahan SMK mini yang berstandar internasional. Ia menargetkan sebanyak 200 SMK mini sudah selesai dibangun pada 2015, jumlah tersebut sudah termasuk 70 SMK mini yang telah dibangun pada 2014.
“Di SMK Mini, siswa akan dididik selama enam bulan. Ada sembilan jenis keterampilan yang dapat dipelajari sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kesemuanya sudah berstandar internasional. Jadi ketika lulus, mereka siap bekerja dan memiliki sertifikat internasional,” pungkasnya. [iib]

Tags: