API Nilai DPRD Sumenep Lemah Awasi Penerbitan Izin Tambak Udang

Sumenep, Bhirawa
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Timur Daya (API) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumenep. Mereka menilai anggota dewan lemah dalam pengawasannya terhadap penerbitan izin operasional tambak udang yang dikelola oleh warga luar Sumenep.
Koordinator aksi, Ali Wafa menyampaikan, lemahnya pengawasan tersebut berdampak pada maraknya tambak udang disejumlah lokasi di kecamatan Batang-batang, Gapura, Batuputih dan Dungkek.
Tambak udang itu dikelola oleh warga luar daerah. Masyarakat rela menjual lahan miliknya ke pengelola tambak udang karena dibeli dengan harga yang relatif tinggi. Selain berorasi, mereka juga membentangkan poster yang bertuliskan “Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumenep Pindah ke Luar Kota” sebagai bentuk protes terhadap anggota dewan yang jarang di kantor.
Legislator tersebut lebih banyak kunjungan keluar daerah dengan tujuan yang kurang jelas. “DPRD harus tegas dalam menyikapi maraknya lahan beralih fungsi menjadi tambak udang. Jangan korbankan rakyat kecil. Dengan adanya tambak udang itu, rakyat bukan semakin makmur, melainkan sebaliknya,” kata Korlap aksi API, Ali Wafa, Senin (9/3).
Ia meminta agar anggota dewan bisa meminta pemerintah agar dapat objektif dan selektif dalam mengeluarkan izin operasi tambak udang. Karena, jika tanpa ada pengawasan yang ketat dikhawatirkan akan berdampak buruk pada masyarakat kecil.
Sebab, selama ini masyarakat sekitar tambak udang terkesan seperti tamu di rumah sendiri, mereka asing dan tidak bisa berbuat banyak.
“Tegakkan perda RTRW yang ada dengan layak dan bijak sesuai ketentuan yang ada. Anggota dewan jangan diam. Berikan pembelaan pada rakyat yang ditindas oleh para pemilik modal tersebut,” tegasnya.
Di Kecamatan Batang-batang, tepatnya di wilayah objek wisata Lombang banyak penebangan pohon cemara yang sebelumnya menjadi daya tarik bagi pengunjung destinasi wisata tersebut. Hal tersebut harus dihentikan oleh wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen. Dewan harus tegak berdiri di kaki rakyat kecil, bukan justeru berpihak pada pemilik modal yang sengaja mengambil keuntungan dari bumi Sumenep ini.
“Kalau tidak kepada dewan, rakyat mau minta pendampingan kepada siapa lagi. Tolong, rakyat yang sudah tertindas jangan diinjak-injak lagi,” pintanya.
Setelah berorasi bergantian, mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, KH Abd. Hamid Ali Munir. Mereka diminta menyampaikan aspirasinya disalah satu ruangan di gedung yang beralamat di jalan Trunojoyo Sumenep itu.
“Kami akan tetap mendukung semua keinginan rakyat, termasuk soal tambak udang tersebut. Namun, kami di kantor dewan ini harus tetap berkoordinasi dengan anggota yang lain,” jelas Ketua Dewan. [sul]