Area PPKM Tahap II Diperluas ke 17 Daerah

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Lima Daerah Lolos Perpanjangan PPKM
Pemprov, Bhirawa
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jatim kembali bergulir sejak kemarin, Selasa (26/1) hingga 8 Februari mendatang. Berbagai ketentuan mengenai PPKM jilid dua di Jatim ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/34/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Dalam keputusan tersebut, PPKM jilid dua di Jatim kembali diperluas menjadi 17 kabupaten/kota dari sebelumnya hanya 15 daerah. 17 kabupaten/ kota yang menerapkan PPKM tersebut antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Pamekasan dan Tuban. Sementara itu, beberapa daerah yang tidak lagi menerapkan PPKM pada masa perpanjangan ini antara lain Ngawi, , Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Nganjuk.
Selain perubahan sasaran pelaksana, dalam Kepgub Perpanjangan PPKM tersebut juga memuat ketentuan pembatasan yang hampir sama dengan PPKM jilid satu. Namun, terdapat perubahan pada jam operasional pusat perbelanjaan dari yang pertama dibatasi hingga pukul 19.00 kini diperpanjang hingga pukul 20.00.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rapat kordinasi PPKM berharap, semua komponen yang mengawal PPKM ini tetap semangat dan sehat. Sehingga, ikhtiar untuk bisa meningkatkan efektifitas PPKM dalam rangka mendisiplinkan kembali protokol kesehatan di masyarakat dapat tercapai. “Dan endingnya adalah menurunkan atau melaindaikan kasus Covid-19 dan secara bertahap memutus mata rantai Covid-19,” tutur Gubernur Khofifah.
Dalam rakor tersebut, Khofifah juga menekankan pentingnya peran aparat di bawah agar terus lebih intensif. Baik dari unsur babinsa, babinkamtibmas, lurah atau kepala desa peran mereka sangat penting. “Kami mohon tokoh masyarakat dan relawan juga kembali menyampaikan bahwa jangan menganggap enteng Covid-19,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Pekerjaan rumah yang tak kalah penting saat ini, dijelaskan Khofifah adalah upaya menurunkan angka kematian di Jatim yang kini telah mencapai 7.440 orang. Upaya yang penting untuk terus ditingkatkan ialah penjemputan pasien pasien Covid-19 agar bersedia ke ruang isolasi atau ke rumah sakit rujukan. “Ini penting untuk bisa mengurangi angka kematian pasien Covid-19. Karena dari audit sampel kematian bahwa lokasi kematian 30 persen terjadi di UGD,” tutur Khofifah.
Kematian di UGD terjadi saat para pasien menunggu layanan fasilitas ruang ICU. Dari berbagai konfirmasi yang dilakukan terhadap kasus tersebut, mereka yang menjadi bagian dari 30 persen itu rata-rata pada hari pertama terlambat untuk mendapatkan layanan rumah sakit. “Sangat mungkin karena pasien itu menghitung biaya yang mahal jika akan masuk ke rumah sakit. Maka sosialisasi harus terus disampaikan. Misalnya layanan di rumah sakit pemerintah ini gratis,” tutur dia.
Keterlambatan mendapat layanan rumah sakit juga terjadi ketika pasien menganggap gejala seperti flu, batuk atau panas sebagai sakit biasa yang cukup diobati dengan parasetamol bisa sembuh. Dan saat mereka sudah sesak nafas baru kemudian ke rumah sakit. “Jadi ini kalau 30 persen kematian di UGD bisa ditangani lebih intensif melalui penjemputan pasien, untuk masuk ke ruang isolasi atau RS rujukan, maka kematian Jatim yang telah mencapai 7.440 seandainya dikurangi 30 persen maka tinggal sekitar 5.200,” jelas Khofifah.
Sejauh ini, Khofifah mengakui upaya tenaga kesehatan di rumah sakit telah bekerja luar biasa terbukti dengan tingkat kesembuhan yang tinggi. Begitu juga aparat kepolisian, TNI yang sudah melakukan upaya preventif luar biasa sehingga kasus di Jatim ini berada di nomor empat setelah DKI, Jabar, dan Jateng. “Tingginya angka kematian yang menjadi PR kita bersama hari ini,” pungkas Khofifah. [tam]

Daerah PPKM Tahap II di Jatim:
1. Surabaya
2. Sidoarjo
3. Gresik
4. Kota Malang
5. Kabupaten Malang
6. Kota Batu
7. Kota Madiun
8. Kabupaten Madiun
9. Kota Blitar
10. Kabupaten Blitar
11. Kabupaten Kediri
12. Magetan
13. Ponorogo
14. Trenggalek
15. Tulungagung
16. Pamekasan
17. Tuban

Daerah yang Tak Lagi PPKM:
1. Ngawi
2. Lamongan
3. Kabupaten Mojokerto
4. Kota Mojokerto
5. Nganjuk

Tags: