Aset Bupati Disita, Tiga SKPD Digeledah KPK

Penyidik KPK tengah menggeledah Kantor PU Cipta Karya Pemkab Nganjuk Jl. Gatot Subroto. [ristika]

Nganjuk, Bhirawa
Penggeledahan kantor dan rumah Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merembet ke sejumlah satuan kerja perangkan daerah (SKPD) Pemkab Nganjuk. Diantaranya Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Pengairan juga diacak-acak oleh penyidik lembaga anti rasuah tersebut.
Sementara itu Bupati Taufiqurrahman dengan tegas membantah rilis sejumlah media jika dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh KPK. Bupati Nganjuk dua periode itu mengaku hanya menandatangani berkas yang dibawa KPK bersamaan dengan agenda penggeledahan. “Saya belum ditetapkan tersangka, KPK cuma ambil data-data dan berkas serta beberapa barang” terang Bupati Taufiqurrahman.
Setelah diperiksa dan digeledah hingga pukul 19.30 kemarin, Bupati Nganjuk sempat mengumpulkan beberapa pejabat Pemkab Nganjuk untuk melakukan rapat, termasuk pelaksana tugas (plt) Sekkab Nganjuk, Agoes Subagijo.
Selain berkas-berkas, penyidik KPK berjumlah 18 orang dan mengenakan rompi krem berlogo KPK mengamankan satu set kursi dari rumah pribadi Bupati Taufiqurrahan di Jl. Kartini. Kemudian dari rumah dinas di Jl. Basuki Rahmad, penyidik KPK mengamankan satu unit sepeda motor trail merek KTM. Barang-barang tersebut untuk sementara dititipkan ke unit tindak pidana korupsi Polres Nganjuk.
Sekedar informasi bahwa penyelidikan korupsi di Kabupaten Nganjuk oleh KPK telah diawali sejak Januari silam. Saat itu KPK menerjunkan tim penyidiknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat teknis Dinas PU Pengairan, PU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) serta Dinas PU Bina Marga.
Salah satu kasus korupsi yang dibidik oleh KPK adalah penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Nganjuk terkait adanya fee proyek dan tidak pidana pencucian uang (TPPU). Diantaranya proyek jembatan Kedungingas di Kecamatan Patianrowo,  proyek yang ditangani oleh Dinas PU Bina Marga 2009 lalu itu menelan anggaran Rp 5,7 miliar. Proyek Jembatan Kedungingas dikerjakan oleh PT Jati Agung Arsitama, Madiun. Dimana perusahaan yang sama juga mengerjakan proyek jembatan Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk yang roboh pada 2013 lalu.
Sepertinya, penyidik KPK telah mencium kasus korupsi yang selama ini telah menjadi budaya di kalangan birokrasi di Kabupaten Nganjuk. Bahkan, jajaran birokrasi Pemkab Nganjuk selalu mengutip uang dalam setiap pelayanan terhadap masyarakat. Demikian juga untuk fee proyek di semua satuan kerja, rekanan harus setor 15% dari total nilai proyek.
Lebih ironis lagi, untuk sekedar mutasi para pejabat juga memasang tariff tinggi untuk jabatan basah. Demikian juga untuk sekedar mendapatkan surat ijin belajar, bagi PNS yang akan meningkatkan jenjang karier dikenakan tariff Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.

PDI Tak Berikan Bantuan
DPD  Partai PDI Perjuangan Jatim tak akan menyiapkan bantuan hukum terhadap Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk yang juga Bupati Nganjuk Taufiqurrahman setelah ditetapkan tersangka oleh KPK.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari mengatakan sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk setiap kader yang terjerat tiga permasalahan yaitu kasus korupsi, narkotika dan asusila, partai tidak akan memberikan pembelaan terhadap kader tersebut.
“Aturan tersebut sudah berlangsung dua tahun ini sehingga kami pastikan tidak akan menyiapkan pengacara untuk yang bersangkutan,”jelas wanita ayu ini yang juga Ketua FPDIP DPRD Jatim ini saat ditemui dikantornya, Selasa (6/12).
Wanita asal Malang ini mengatakan dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan segera menunjuk Plt ketua DPC PDIP Nganjuk untuk menggantikan Taufiqurrahman guna menghindari kekosongan pucuk pimpinan di DPC PDIP Nganjuk. “Kalau posisi bupatinya setelah ada putusan pengadilan baru diganti. Tapi kalau bagi partai, sudah ditetapkan tersangka langsung kami tunjuk Plt nya. Besok DPD PDIP Jatim akan menggelar rapat untuk itu,”jelasnya. [ris,cty]