Presiden Jokowi duduk-duduk santai bersama para gubernur di tangga Istana Bogor, Senin (24/11). Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin menggelar rapat kabinet dan memberi pengarahan kepada seluruh gubernur di Indonesia.
Jakarta, Bhirawa
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan berbagai keluhannya kepada Presiden Joko Widodo saat pertemuan dengan seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.
Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemberitaan korupsi yang sering digencarkan oleh media membuat para gubernur merasa kehilangan legitimasi serta wibawanya. “Kami berharap, tidak ada ekspos perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan legitimasi pemerintahan. Kami kehilangan wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan,” ujarnya kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (24/11).
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat kabinet di Istana Kepresidenan Bogor. Ini merupakan rapat perdana Jokowi di Istana Bogor setelah dilantik sebagai presiden sebulan yang lalu.Di Istana Bogor, Presiden Jokowi memberi pengarahan kepada seluruh gubernur di Indonesia.
Meskipun begitu, Syahrul Yasin Limpo pun menegaskan asosiasi gubernur mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, lanjutnya, terdapat prosedur dan aturan terkait penanganan kasus pemerintahan. “Kita berharap tidak ada ruang dan celah bagi korupsi dalam kehidupan pemerintahan yang ada,” jelasnya.
Menurutnya dengan pemberitaan oleh media massa ini, para gubernur merasa akan mendapatkan giliran untuk dijadikan sebagai tersangka korupsi. Akibatnya, mereka mengaku telah kehilangan akselerasi untuk membangun berbagai terobosan.
Syahrul menegaskan, para gubernur tak takut untuk dipenjara jika memang terbukti melakukan korupsi. Tetapi jika korupsi yang dituduhkan tak terbukti, mereka pun meminta agar pemerintah menyediakan badan atau lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada para gubernur. “Kalau kami korupsi, penjarakan kami. Tapi kalau tidak, kami butuh orang dan kekuatan untuk melindungi kami. Belum apa-apa kami terekspos di media massa, terjadi masalah. Padahal ini belum tentu,” kata Syahrul.
Ia pun mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar pemanggilan oleh aparat eksternal dapat dilakukan melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP), kecuali dilakukan tangkap tangan oleh aparat terkait.
Syahrul Limpo juga meminta agar para menteri Jokowi diminta memberi kabar kepada para gubernur jika ingin blusukan ke daerah-daerah. Hal itu dilakukan agar tidak melanggar kewenangan gubernur selaku pemimpin tertinggi di wilayah tersebut. “Terima kasih menteri-menteri sudah turun ke bawah. Tapi, kami harap sebelum ke kabupaten mungkin ada baiknya disampaikan kepada kami untuk mengatur lebih baik,” ujarnya.
Jika menteri blusukan secara mendadak akan semakin membuat bingung para pejabat pemerintah di daerah. Sebab, tak ada koordinasi lebih dahulu agar tak tercipta para menteri melangkahi kewenangan gubernur. “Kalau semua langsung turun, kemudian gubernur bingung sendiri harus seperti apa, kami takut ketinggalan kereta,” tegasnya.
Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah menteri. Seperti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi melarang semua menterinya rapat dengan DPR. Alasannya, saat ini lembaga legislatif itu masih terbelah dua antara kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat. “Iya dong (dilarang rapat), kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai,” kata Jokowi di Istana Bogor.
Apalagi, kata Jokowi, pemerintahannya baru bekerja selama satu bulan. “Baru sebulan kerja dipanggil-panggil. Apa sih?,” ucap Jokowi. Jokowi baru memperbolehkan menterinya datang jika konflik di internal DPR sudah selesai. Tidak lagi ada konflik antar kubu di lembaga perwakilan rakyat itu. “Kan juga baru kerja sebulan, dipanggil-panggil apanya? (yang mau ditanya),” ujar Jokowi.
Sebelumnya, beredar surat dari Sekretariat Kabinet bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri dan pejabat setingkatnya tidak hadir dalam pertemuan dengan DPR sampai masalah di internal DPR selesai. [Ira,cty,ins]
