Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Berharap RPP Turunan UU Cipta Kerja

Petugas Satpol PP saat melakukan penertiban kabel telekomunikasi anggota APJATEL.

Surabaya, Bhirawa
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Muhammad Arif mengapresiasi kerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate dan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah menyelesaikan pembahasan UU Cipta khususnya sektor Pos dan Telekomunikasi bersama dengan anggota DPR RI.

Menurut Arif UU Cipta Kerja sektor Pos dan Telekomunikasi dapat memberikan angin segar bagi sektor telekomunikasi di Indonesia. “Kami mengapresiasi jerih payah yang telah dilakukan oleh Menkominfo Johnny Gerard Plate dan seluruh jajaran Kemenkominfo yang telah berusaha dengan baik untuk membuat regulasi sehingga memberikan angin segar bagi industri telekomunikasi nasional. Saya optimis dengan UU Cipta Kerja ini industri TIK di Indonesia dapat lebih maju lagi. Kami berharap aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja ini dapat segera dibuat. Sehingga nantinya pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ditujukan untuk meningkatkan penetrasi jaringan telekomunikasi dan perekonomian nasional khususnya di bidang TIK serta menciptakan lapangan pekerjaan baru dapat segera terwujud,” terangnya, Minggu (25/10).

Arif berharap ini bukan muluk-muluk, sebab banyak pelaku usaha jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia kesulitan menggelar jaringan telekomunikasi khususnya di daerah. Di dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.

“Kami pengusaha jaringan telekomunikasi sangat mengharapkan kepada Menkominfo Johnny Gerard Plate untuk dapat segera mengeluarkan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Aturan tersebut perlu disusun secara Bersama oleh Kemenkominfo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga dapat menjadi peraturan yang ramah terhadap penyelenggaraan telekomunikasi utamanya dalam memperoleh izin dari Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Arif menambahkan kepastian hukum dan kemudahan perizinan akan memberikan manfaat yang sangat baik dan menjadi solusi atas kendala-kendala yang selama ini terjadi ketika menggelar jaringan telekomunikasi di daerah. Di samping itu, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas bersama infrastruktur sehingga terdapat pilihan bagi penyelenggara telekomunikasi, dengan harapan tetap memperhatikan infrastruktur yang telah ada atau beroperasi dan menyesuaikan dengan spesifikasi teknis penyelenggara telekomunikasi serta perkembangan teknologi.

“Kami berharap nantinya RPP dan RPM tersebut dapat saling menguatkan guna mendukung UU Cipta Kerja. Sehingga nantinya RPP dan RPM yang akan dikeluarkan pemerintah dapat memangkas berbagai perizinan yang selama ini ada di daerah serta mengurangi bentuk pungutan-pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi di sektor telekomunikasi. Ekonomi biaya tinggi akan membebani masyarakat dan menggangu pemulihan ekonomi di masa pandemik. APJATEL siap mendukung dan mencurahkan pemikirannya kepada Menkominfo untuk membantu mewujudkannya,” harap Arif.[riq]

Tags: