Sejumlah DPRD Kota Mojokerto ketika berdiskusi penanggulangan banjir di kawasan kota, kemarin. [kariyadi/bhirawa]
Kota Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kota Mojokerto menilai penanggulangan banjir di kawasan kota butuh kerjasama antar daerah serta pemerintah pusat.
’’Hasil komunikasi dengan BPWS menyebutkan jika pusat sudah ada program penanganan banjir. Tentunya kita juga harus melibatkan daerah sekitar seperti Kabupaten,” ungkap Sonny Basuki, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, kemarin.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, penanganan pemerintah pusat agaknya harus disingkronisasi dengan Pemkot. Sebab, sejauh ini penyebab banjir di kota terbilang spesifik. Yakni, terimbas kiriman luapan sungai dari kawasan selatan yakni area Kabupaten Mojokerto.
Perlunya koordinasi dengan pusay, kata Sony karena kemampuan Pemkot dalam menyediakan lahan untuk kebutuhan rumah pompa juga perlu bantuan pemerintah pusat. Praktis, sejauh pengamatannya, ketersediaan lahan di pinggiran sungai yang melintas di kota seperti Kali Sadar, Kali Cemporat, maupun Kali Brangkal tidak ada yang dimiliki Pemkot.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo melontarkan wacana pembangunan waduk alias busem di wilayah timur. Opsi itu bisa digunakan dalam pengendalian banjir di kawasan Kota. Di samping itu, dewan juga sempat melontarkan wacana pembuatan instansi khusus penanggulangan bencana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). [kar[
