Musyafak Noer
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim diminta kalangan DPRD Jatim untuk segera duduk bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk membicarakan penanggulangan banjir akibat luapan kali lamong.
Hal ini disampaikan ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jatim-H Musyafak Noer setelah menerima surat dari asosiasi kepala desa Gresik terkait banjir yang disebabkan luapan kali Lamong, Senin (6/1) kemarin.
Menurut Musyafak munculnya surat dari asosiasi kepala desa Gresik ini bisa dikatakan sebagai bentuk protes mereka terhadap penanganan banjir akibat luapan kali lamong.
Hal ini dikarenakan persoalan luapan Kali Lamong merupakan kejadian yang hampir tiap tahun terjadi dan menenggelamkan lima kecamatan yang ada di kawasan tersebut.
“Ini khan kasus yang tiap tahun terjadi. Yang seharusnya bisa dilakukam antisipasi. Sehingga wajar bila mereka protes dan minta ada penanganan segera,” ujar Musyafak.
Menurut Pria yang juga ketua DPW PPP Jatim ini, pihaknya melihat ada yang salah dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi tiap tahun ini.
“Ini yang seharusnya segera disikapi. Ada yang salah sehingga penangan tidak segera dilakukan. Padahal ini kejadian yang rutin terjadi. Ini yang saya katakan perlu duduk bersama itu,” jelasnya.
Kata Musyafak, tanpa ada sikap untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini, maka akan sulit untuk bisa mengurai persoalan yang terjadi akibat luapan Kali Lamong tersebut.
“Saya akan minta pimpinan untuk mengintruksikan ke Komisi D guna segera menyikapi hal itu dan menjadi pihak yang bisa mengajak duduk bersama semua kepentingan untuk membicara bencana luapan kali lamong yang selalu terjadi tiap tahunnya,” pungkasnya.
Dalam surat yang dikirim ke Fraksi PPP, asosiasi kepala desa Kabupaten Gresik meminta untuk bisa difasilitiasi melakukan audensi dengan DPRD Jatim.
Ini dilakukan karena mereka mengeluhkan belum ada penangan yang komprehensif terkait luapan kali lamong yang kerap terjadi tiap tahunnya.
Luapan kali lamong yang mengakibatkan banjir ini menurut mereka selalu terjadi di lima kecataman. Yakni Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Menganti, Cerme dan Kebomas. [geh]
