Ir Choliq Chunasikh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tuban
Tuban, Bhirawa
Pemerintah kabupaten Tuban akan membangun stop dam atau dam penahan air dari hulu ke hilir aliran Bengawan Solo sebagai salah satu cara untuk mengatasi banjir di kawasan kota sepertinya akan terwujud di tahun 2019.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkab akan melakukan studi kelayakan dan selanjutnya persiapan pembebasan lahan yang diupayakan mendapat persetujuan dari Gubernur karena pembebasan tanah pembangunan untuk kepentingan umum.
“Ya, setelah nanti studi kalayakan kita selesaikan, selanjutnya persiapan pembebasan lahan dan semoga mendapat persetujuan dari gubernur, serta mudah-mudahan 2019 sudah kelar”, kata Ir Choliq Chunasikh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tuban, Rabu (7/3).
Diperkirakan tanggul penahan banjir tersebut diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp30 Milyar. Namun pihak Pemkab Tuban masih belum bisa memastikan komposisi sumber dana dari APBD, APBD Provinsi atau APBN.
“Yang menjadi masalah barangkali dana untuk membangun butuh 30 milyar, lah untuk fisiknya udah kita usulkan ke Pusat dan provinsi mudah-mudahan ada dana yang cukup,” tambahnya.
Direncanakan waduk atau stop dam itu akan dibangun di kawasan Desa Jadi, Kecamatan Semanding, di mana pembangunanya akan menempati lahan milik perhutani. Lahan ini nantinya akan dibangun Dam agar air yang datang dari hulu tidak langsung meluncur ke daerah hilir.
Semantara itu, Kepala Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Munir saat dikonfirmasi membenarkan atas perencanaan pemerintah untuk membangun stop dam di wilayahnya, bahkan ia mengaku sudah sudah disurvei oleh petugas.
“Ya mas, wacananya begitu, beberapa bulan kemarin sudah disurvei namun dari pihak Kecamatan Semanding, sedangkan untuk lahannya menggunakan sekitar bantaran sungai,” kata Munir. (hud)
