Aturan Baru BPJS di Jombang Hambat Program KB

KB (1)Jombang, Bhirawa
Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan baru terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-JKN). Namun aturan ini, dikhawatirkan berpotensi menghambat program keluarga berencana (KB). Pasalnya, pelayanan KB tidak boleh dilakukan pada sembarang bidang, melainkan harus pada bidan yang memiliki jejaring BPJS.
“Ada peraturan-peraturan BPJS yang berpotensi agak menyulitkan kami dalam melaksanakan program-program KB. Aturan baru itu, diantaranya pelayanan KB tidak boleh dilakukan pada sembarang bidang, melainkan harus pada bidan yang memiliki jejaring BPJS. Padahal saat ini banyak bidan yang bekerja di rumah sakit swasta, yang di luar  jejaring BPJS,” ujar Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Jombang, drg Budi Nugroho,  Minggu (1/2).
Aturan ini, dikatakan dr Budi, diprediksi bakal menyulitkan instansi yang bertanggungjawab soal KB dalam memuluskan program-programnya. Selain aturan tersebut, ada juga aturan yang menyebut, untuk mendapatkan pelayanan KB, diharuskan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) alias puskesmas. Tidak bisa langsung ke rumah sakit, yang merupakan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Sedangkan FKRTL hanya melayani pasien rujukan puskesmas. Padahal sebelumnya tidak demikian,” kata Budi. Sudah begitu, sambung Budi, yang paling menyulitkan, kewajiban bagi akseptor KB untuk masuk  BPJS dulu untuk mendapatkan pelayanan KB.
“Mungkin tujuannya baik, agar masyarakat ikut BPJS-JKN. Namun untuk ke sana juga perlu penyadaran yang  tidak gampang. Apalagi sekarang ada aturan bisa ikut BPJS asal semua anggota keluarga yang tercantum di kartu keluarga diikutkan semua. Ini jelas hambatan tersendiri,” keluh Budi.
Budi mengaku, memang hambatan terhadap kemulusan program KB seperti itu belum muncul saat ini. Namun sudah tergambar di depan mata. Lebih-lebih, mulai tahun ini anggaran dari pusat juga ditiadakan, karena dianggap sudah masuk dalam program BPJS-JKN.
Menghadapi kondisi yang menyulitkan seperti ini, Budi mengaku mencoba mencari terobosan. Diantaranya dengan lebih memberdayakan tenaga petugas lapangan KB (PLKB). “Selain tugas rutin, mereka juga bertugas sosialisasi ke masyarakat soal perubahan dalam layanan KB. Meskipun ini juga tidak gampang, karena jumlah PLKB terbatas, satu orang PLKB melayani empat desa. Idealnya, satu desa dilayani satu PLKB seperti di masa lalu,” kata mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.
Sementara itu, data perkembangan KB di Jombang sejauh ini dikatakannya cukup bagus. Saat ini, tercatat akseptor KB sejumlah 187.435 akseptor, atau sekitar 76 persen dari jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tercatat 245.433 pasangan. “Memang masih didominasi kaum ibu, untuk yang bapak bapak masih minim,” pungkasnya. [rur]

Tags: