Audit Angkutan Mudik

Mudik lebaran Idu Fitri selalu menjadi puncak panen angkutan berbagai moda transportasi. Harga tiket melambung sampai 100%. Bus penuh, kereta-api penuh, serta kapal penuh. Bahkan berbagai bandar udara (bandara) juga over booked. Begitu pula angkutan mudik gratis, selalu melebihi kapasitas. Pemerintah perlu melindungi masyarakat penumpang, melalui berbagai operasi kepatuhan. Diperlukan audit angkutan, serta “audit mental” pengemudi angkutan umum.

Pemeriksaan kru angkutan, terutama pengemudi, patut ditingkatkan. Tak terkecuali pengemudi kereta-api (masinis), nakhoda kapal, dan pilot pesawat terbang. Menekan angka kecelakaan menjadi prioritas nasional. Terutama uji kir, harus dilakukan secara baik, dan benar. Menjadi kewajiban Dinas Perhubungan di daerah. Terutama kelayakan fisik kendaraan bermotor. Tapi kendaraan-kendaraan buruk tetap digunakan mengangkut penumpang (dan barang).

Uji kir periodik satu tahunan atau enam bulanan, konon masih harus diperbaiki. Karena uji kir dilakukan serampangan, bukan oleh ahli otomotif. Sehingga hasilnya tidak valid. Makin diperparah dengan pemeriksaan armada secara asal-asalan di bengkel perusahaan otobus (PO). Padahal UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas telah mengatur persyaratan teknis (kendaraan angkut), dan laik jalan.

UU Lalulintas dalam pasal 48 ayat (3), kelaikan jalan kendaraan bermotor disyaratkan sebanyak 11 kriteria, terutama emisi gas buang (huruf a), effisiensi sistem rem utama (c), kincup roda depan (e) serta lampu (huruf g). Sedemikian pentingnya, persyaratan ini diulang lagi dalam pasal 54 ayat (3). Anehnya pada setiap kecelakaan, faktor penyebabnya sama, kendaraan tidak laik jalan. Umumnya rem blong.

Begitu pula kondisi jalan rusak menjadi kendala transportasi dan logistik. Truk ODOL (Over Dimension Over Load), disebut menjadi penyebab kerusakan jalan. Tetapi seluruh angkutan “ODOL” bebas melintas di berbagai jalan. Termasuk jalan kabupaten. Kerugian bukan sekadar terhambatnya waktu lintas logistik. Melainkan juga korban jiwa, dan raga, akibat kecelakaan lalulintas pada jalan yang rusak. Polisi wajib kukuh melarang angkutan “ODOL.”

Berdasar data MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 116 ribu kasus. Naik 6,8% dibanding tahun 2022. Tetapi terjadi percepatan penanganan, sehingga mengurangi fatalitas. Sekaligus banyak (jiwa) yang bisa diselamatkan. Sepedamotor mendominasi (77%) kendaraan yang mengalami kecelakaan. Ironisnya, korban jiwa mayoritas (40%) pada kalangan produktif (gen-Z) berusia belasan hingga 40 tahun.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka kecelakaan lalu lintas terbanyak sepanjang 2023. Yakni, terjadi sebanyak 25 ribu kasus lakalantas. Disusul Jawa Tengah sebanyak 23 ribu kasus, dan Jawa Barat sebanyak 10.700 kasus lakalantas. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur, diduga disebabkan jumlah kendaraan yang sangat banyak (sekitar 19 juta unit). Tetapi peningkatan angka kecelakaan terjadi di Bali, dan Kalimantan Timur.

Pelanggaran diyakini sebagai hulu kecelakaan lalulintas, dengan dampak sangat pedih. Keselamatan diri sendiri, dan orang lain bisa terancam, karena pelanggaran yang dilakukan pengemudi. Semakin terasa pedih manakala terjadi korban jiwa, dan cacat seumur hidup. Maka penegakann hukum berlalulintas patut digencarkan. Diantaranya melalui Operasi Keselamatan Semeru Kepolisian Daerah (Polda) Jatim. Menegakkan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas. Terutama mencegah pelanggaran.

Pelanggaran lalulintas yang meningkat tajam, tidak bisa dianggap sepele. Karena dampak (kecelakaan) sangat mencemaskan. Maka razia Polisi perlu dilaksanakan sistemik, menegakkan aturan sesuai UU 22 Tahun 2009. Berdasar data Kepolisian, usia pengendara yang terlibat kecelakaan, banyak yang tergolong milenial. Anak-anak muda, dan tak jarang di bawah umur.

——— 000 ———

Rate this article!
Audit Angkutan Mudik,5 / 5 ( 1votes )
Tags: