Auliya Rahman: Lima Puluh Persen U-Ditch Diduga Tak SNI

Lokasi Kegiatan ADK yang menggunakan U-Ditch di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

Sampang,Bhirawa
Realisasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Tahun Anggaran 2019 di enam (6) Kelurahan, Kecamatan Sampang mendapat sorotan masyarakat. Dengan total anggaran Rp 7.020.000.000, bersumber APBN dan APBD diduga 50 persen kegiatan fisik saluran beton (U-Ditch) tidak Ber SNI.
Beberapa waktu lalu, Auliya Rahman Sekretaris Komisi I DPRD Sampang, mengatakan Komisi I mendapat pengaduan dari 2 LSM di Kabupaten Sampang yakni Lasbandra dan JCW terkait beberapa dugaan kejanggalan kegiatan dana Kelurahan 2019 .
Salah satunya, lanjut Auliya, dugaan salah satu kegiatan fisik material U-Ditch tak ber-SNI . menurut Auliya pihak Komisi I sudah memanggil pihak Camat dan Lurah sebagai mitra kerja komisi terkait pelaksanaan alokasi dana kelurahan tahun anggaran 2019.
Ada enam kelurahan yang diperiksa Komisi I, yakni Kelurahan Gunung Sekar, Dalpenang, Rongtengah, Banyuanyar, Polagan, Karang Dalem, Kecamatan Sampang bersumber dari dua anggaran, pertama melalui APBN 2019 sebesar Rp. 370 juta x 6 kelurahan = Rp. 2.220.000.000. Dan ada penambahan melalui APBD-Perubahan Kabupaten Sampang, Rp.800 juta x 6 Kelurahan = Rp.4.800.000.000, sehingga totalnya dana ADK TA 2019 sebesar = Rp. 7.020.000.000.
Tudingan 50 persen material U-Ditch tak ber-SNI langsung disampaikan Sekjen Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (Lasbandra), Rifa’i, jika sebelumnya disampaikan langsung dihadapan komisi 1 DPRD Sampang yang di hadiri Camat Sampang sebagai pengguna anggaran (PA) dan 6 Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).
“Pengerjaan fisik ADK 2019 amburadul. 50 persen bahan U-ditch yang digunakan itu tidak ber SNI. Buktinya bahan U-ditch yang saya temukan banyak yang retak dan patah. Selain itu, legalitas pelaksana kami diragukannya. Sejumlah pelaksana yang tidak memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKT) dan surat keahlian kerja (SKA), menandakan kualitas dari hasil pengerjaan boleh diragukan ,” tuding Rifa’i.
Rifa’i juga menuding adanya indikasi pemalsuan dokumen pelaporan surat pertanggung jawaban (SPj), alasannya surat perintah pencairan dana (SP2D) diketahui sudah turun per tanggal 27 Desember 2019 meski saat itu progres pengerjaan fisik ADK di sejumlah titik lokasi pengerjaan masih belum selesai 100 persen.
Menurut data yang dimilikinya, per tanggal 30 Desember 2019 lalu, dirinya masih menemukan sejumlah kegiatan pelaksanaan U-ditch belum selesai seperti di Jalan Imam Ghazali, Kelurahan Gunung Sekar dan di depan Pasar Degedeg, Kelurahan Dalpenang.
“Kami yakin dalam pengerjaan ADK ini, ada dugaan pemalsuan laporan kegiatan, karena pengerjaan belum 100 persen, tapi dananya sudah dicairkan, ini kan aneh. Apalagi pihak Camat selaku PA menyebut SPM dikeluarkan per 27 Desember. Dan di waktu bersamaan pula SP2D di BP2KAD sudah terbit, alias dua lokasi itu sudah cair 100 persen,” ucap heran.
Hal senada juga disampaikan Ketua JCW Sampang H. Tohir mengatakan, dirinya sangat menyayangkan, lantaran PA dan KPA menyembunyikan data RAB dan SPJ realisasi ADK tersebut. Padahal, Polemik ADK itu sudah dilakukan pembahasan berkali-kali yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Sampang. Namun, tidak kunjung menemukan titik terang. Menurutnya, Anggaran ADK selama tahun anggaran 2019 lalu dikucurkan ke sejumlah kegiatan fisik diantaranya berupa saluran, poskamling dan jalan.
“Dari sekian bentuk kegiatan itu, ternyata kualitasnya dikeluhkan warga selaku penerima manfaat. Keluhan itu muncul karena pengerjaan ADK diduga tidak sesuai RAB. Sedangkan data RAB mapun Spj ADK selama 2019 terkesan masih disembunyikan,” katanya.(lis)

Tags: