B2PJN V Tangani Jalan Nasional di Tiga Provinsi

Pemprov, Bhirawa
Tahun ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) V, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum tetap menangani jalan nasional di tiga provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogjakarta) akan dikonsetrasikan pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.
Saat ini proses pelelangan sudah berlangsung mencapai tahap Anwijzing atau penjelasan pekerjaan. Artinya, pengumuman pemenangan baru untuk pelaksanan proyek tersebut akan diketahui pada pertengahan Pebruari.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir A.G Ismail MSc mengatakan, sepanjang tahun 2012, pemerintah pusat akan melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan pada sekitar 219 paket jalan dan jembatan yang tersebar di Jatim 75 paket, Jawa Tengah 116 paket, dan DI Yogjakarta 28 paket.
Sementara pengadaan atau lelang paket pembangunan dan pemeliharaan hingga periode 2 Januari terdapat 205 paket yang sudah dilelang dan 14 paket belum dilelang yang masih menunggu finalisasi design. Sengaja kegiatan lelang setiap tahunnya dilakukan lebih awal agar kondisi jalan segera baik dan lalu lintas kendaraan kembali lancar. Alasan lain agar pengerjaan jalan bisa dilakukan sebelum puncak musim penghujan sehingga saat musim penghujan kondisi jalan sudah kembai baik.  
Total anggaran yang dialokasikan di tahun 2012 untuk perbaikan maupun pembangun di tiga provinsi mencapai Rp3,042 triliun dengan rincian Jatim Rp1,441 triliun, Jawa Tengah Rp1,350 triliun dan D.I Yogyakarta Rp249 milliar. “Dana tersebut sepenuhnya berasal dari APBN,” katanya.
Dari dana tersebut, sejumlah ruas yang menjadi penanganan prioritas, meliputi Jawa Timur di antaranya Tuban-Bulu, Bojonegoro-Padangan-Ngawi, Glonggong-Pacitan, Gemekan-Jombang, Pacitan-Sidomulyo-Hadiwarno dan Pacitan-Panggul-Trenggalek. Di Jawa Tengah meliputi ruas di jalur Pantai Utara (Pantura) yakni dari Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang hingga Salatiga, Semarang-Bawen-Salatiga, Wangon-batas Jawa Barat, Prupuk-Ajibarang, Purwokerto-batas Yogjakarta, Kreteg-Parakan dan akses menuju ke jalan tol Semarang-Ungaran. Sementara di D.I Yogjakarta yakni pelebaran jalan Wonosari-Duwet, pembangunan Fly Over Jombor dan peningkatan struktur Wonosari-Duwet.
Pada 2011 lalu, B2PJN V Dirjen Bina Marga, Kementerian PU melansir realisasi fisik pembangunan jalan nasional di tiga provinsi sudah mencapai 93,96%. Dari realisasi tersebut, saat ini kondisi jalan nasional di tiga propinsi meliputi Jatim dengan total panjang 2.027,005 Km meliputi kondisi baik 950 km, sedang 895,45 km, rusak ringan 143,17 km dan rusak berat 37,90 km.
Sedangkan, Jawa Tengah dengan total panjang 1.390,571 Km meliputi kondisi baik 718,06 km, sedang 577,61 km, rusak ringan 79,50 km dan rusak berat 15,41 km dan D.I Yogyakarta dengan total panjang 223,161 Km, meliputi kondisi baik 104,84 km, sedang 112,28 km, rusak ringan 5,02 km dan rusak berat 1,03 km.
Ismail menjelaskan tidak terpenuhinya target fisik hingga 100% sepanjang tahun 2011, karena adanya sejumlah kendala, seperti belum dimulainya pembangunan Fly Over Pasar Kembang di Surabaya akibat adanya permasalahan lahan dengan PT KAI, tidak terserapnya anggaran pembangunan jalan di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan karena pembebasan lahan belum selesai, terlambatnya pelelangan Fly Over Kali Banteng di Kota Semarang, Jawa Tengah, serta terlambatnya pelelangan Fly Over Peterongan di Kabupaten Jombang yang baru selesai akhir Desember.
Kendala lain yakni belum terserapnya sisa anggaran limpahan diruas eks Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, karena persetujuan revisi DIPA yang terlambat. Dikatakannya, sepanjang tahun 2011, pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di tiga provinsi (Jatim, Jateng dan DI Yogjakarta) mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan mencapai Rp3,120 triliun, meliputi Jatim Rp1,760 triliun, Jateng Rp1,135 triliun dan DI Yogjakarta Rp224,5 milliar. Dari nilai tersebut, hingga akhir 2011 total realisasi penyerapan keuangan mencapai 93,96%. [rac]