Salah satu Bacakades Sidorahayu, Kec Wagir, Kab Malang Achmad Budiono (kanan) saat menunjukan surat yang ditujukkan kepada Ketua DPRD Kab Malang sebagai laporan adanya kecurangan dalam seleksi Bacakades
Kab Malang, Bhirawa
Sejumlah calon kepala desa yang akanbertarung di Pilkades serentak 11 Nopember mendatang meminta Pemkab menunda pesta demokrasi rakyat desa tersebuit. Permintaan penundaan ini terkait dugaan tindakan tidak fair oleh panitia Pilkades terutama menykapi aturan dfari Pemkab.
Sejumlah calon Kades yang mengusulkan penundaan itu antaranya Calon Kades Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Ahmad Budiono, sangat kecewa atas seleksi administrasi Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dimotori Pemkab Malang. ” Kami sangat menduga jika panitia pilkades ada yang tidak beres dalam seleksi tersebut. Selain kurang transparan, lima tim penyeleksi juga tidak menyerahkan hasil fisik seleksi,” ungkap Achamd Budiono, sebagai Bakal Calon Kades (Bacakades) Sidorahayu incumbent, Senin (15/10), saat dikonfirmasi di ruang Media Center Mapolres Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Sementara itu, dirinya menduga, jika dalam penyeleksian calon kades ada permainan dalam pelaksanaan penjaringan calon kades dalam Pilkades serentak, yang akan digelar pada tanggal 11 Nopember 2018 mendatang, yang tersebar di 42 desa se-Kabupaten Malang. Dan dirinya juga sangat kecewa pelaksanaan seleksi tidak transparan. Karena dari lima orang panitia seleksi yang terdiri dari pihak akademisi dan Pemkab Malang, saya hanya di tes oleh dua orang saja, dan ada apa dengan semua ini.
“Sehingga saya menuntut keadilan. Bahkan dirinya juga sudah menyampaikan kepada inas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Malang, namun hingga kini belum ada tanggapan sama sekali. Dan dirinya juga sudah mengadukan ke Komisi I DPRD Kabupaten Malang, hasilnya juga sama belum ada tanggapan,” ungkap Budiono.
Dia juga menjelaskan, dirinya adalah Calon Kades Sidorahayu incumbent yang kembali maju sebagai Bacakades Sidorahayu, dan saya sudah dua periode menjabat Kades Sidorahayu. Sedangkan dalam persoalan itu, secara otomatis ada dugaan permainan ditingkat panitia seleksi Bacakades. Sebab, tugas dari panitia seleksi yang di motori DPMD Pemkab Malang tersebut, telah mewajibkan desa yang punya calon lebih dari lima orang, harus mengikuti seleksi tambahan di mana panitia seleksinya, dibawah pengawasan Pemkab Malang.
Selain Desa Sidorahayu, lanjut Budiono, ada tujuh desa di Kabupaten Malang yang juga mengikuti seleksi oleh tim panitia. Sedangkan saat seleksi itu, saya ditanya oleh dua orang panitia seputar penerintahan desa. dan diberi kertas pertanyaan dan kertas untuk jawaban. Namun hasilnya justru tidak transparan, karena langsung dikirimkan ke desa. Dan untuk Bacakades Sidorahayu terdapad delapan calon yang mendaftar dan ikut seleksi, tapi hanya dirinya tidal lolos.
“Bahkan, hasil nilai dalam tes tersebut, dirinya diurutan nomor 7, dengan nilai 6,6. Padahal, dirinya ini incumbent dan sudah dua kali menjabat sebagai Kades Sidorahayu. Namun, jika panitia seleksi transparan, saya yakin nilai hasil tes lebih baik dari calon lainnya,” paparnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Barikade Gus Dur Jawa Timur (Jatim) H Mujib Idris (Gus Mudjib) yang mendampingi Budiono juga menyampaikan, jika panitia seleksi Pilkades Serentak harus bersikap adil. Karena ujung tombak pemerintahan di Kabupaten Malang adalah di tingkat desa. “Karena ada dugaan permainan seleksi Bacakades di Kabupaten Malang, maka dirinya akan mengawal hingga persoalan itu ada titik terang. Dan panitia seleksi jangan semena-semena, apalagi dalam penjaringan Bacakades juga ada dugaan politis,” tegasnya. [cyn]
