foto ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Kepercayaan publik terhadap SMK yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan mutu lembaga pendidikan. Salah satunya melalui penilaian akreditasi secara berkala. Tahun ini, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP S/M) Jatim menargetkan 1.160 program keahlian untuk diakreditasi.
Sekretaris BAP S/M Muji Raharjo menuturkan, total akreditasi untuk pendidikan menengah SMA/SMK sebanyak 1.976 sekolah atau program keahlian. Dari jumlah tersebut akan dimaksimalkan untuk SMK sebagaimana telah menjadi prioritas Gubernur Jatim.
“Secara kuantitas, SMK memang lebih banyak dari SMA/MA. Selain itu, kami juga berupaya mendukung Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas SMK,” tutur Muji dikonfirmasi kemarin, Selasa (25/7).
Lebih lanjut Muji berharap, dari 1.160 lembaga yang melakukan akreditasi akan mendapatkan status yang terbaik. Khususnya 90 persen program keahlian yang tahun ini melakukan reakreditasi. “Harapannya ada peningkatan status akreditasinya,” tandasnya.
Ada beberapa catatan BAP S/M kata Muji terkait peningkatan mutu SMK yang harus menjadi perhatian. Di antaranya ialah standar isi yang masih membutuhkan persamaan persepsi antara sekolah yang menggunakan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013.
Standar tenaga pendidik dan kependidikan juga menjadi catatan. Khususnya ketersediaan guru produktif dan tenaga laboran serta pustakawan yang masih kekurangan. Terakhir yang menjadi catatan adalah standar sarana-prasarana berupa peralatan praktik.
“Evaluasi kami, tahun lalu ketercapaian standar isi dan standar sarana-prasarana baru sekitar 80 persen. Sementara standar pendidik masih 70 persen dari capaian minimal standar nasional pendidikan,” kata Muji.
Muji mengakui, setiap tahun ada sekitar 1000 sampai 2 ribu program keahlian SMK yang memerlukan reakreditasi maupun akreditasi baru. Namun, kuota yang diberikan pusat masih sangat terbatas. Karena itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tahun ini meminta BAP S/M untuk mengusulkan kebutuhan anggaran untuk akreditasi melalui dana APBD.
“Dukungan anggaran dari APBD sebenarnya sudah ada. Tapi masih berupa anggaran operasional. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada anggaran dari APBD untuk memaksimalkan sasaran akreditasi,” tandasnya.
Selain pendidikan menengah, akreditasi juga menyasar untuk jenjang pendidikan khusus sebanyak 72 SLB, 2.128 SMP/MTs dan 3.064 SD/MI. “Secara kuantitas, pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs ini jumlahnya paling banyak,” pungkas dia.
Sementara itu Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengatakan, baru sekitar 20 persen SMK di Jatim yang terakreditasi dengan baik. Terutama di SMK swasta. Berdasarkan data, ada 2093 SMK di Jatim. Sebanyak 290 lembaga merupakan SMK negeri. Dan 1803 lembaga merupakan SMK swasta. “Yang terakreditasi dengan baik, akreditasi A dan B sekitar 20 persen,” katanya.
Karena itu, menaikkan status akreditasi SMK menjadi tantangan tersendiri. Pihaknya terus bergerak untuk meningkatkan kualitas SMK. Apalagi, pendidikan berbasis keterampilan atau vokasional memang menjadi prioritas di Jatim. [tam]
