Badiklat Jatim Dikukuhkan Sebagai Pusat Unggulan Pelatihan PBJ

Kepala Badiklat Jatim DR A Mudjib Affan, Mkes (tengah) bersama Kapusdiklat PBJ LKPP Suharti, Wakil Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-I Arief Firdaus. [wawan triyanto]

Surabaya, Bhirawa
Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim dikukukan sebagai Pusat Unggulan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Dengan demikian badan yang berkantor di Balongsari Tama Surabaya itu bisa menggelar pendidikan dan pelatihan PBJ baik untuk Jatim maupun nasional.
Kepala Badiklat Jatim, DR A Mudjib Affan, Mkes menyambut baik kepercayaan yang diberikan ke Badiklat untuk bisa menggelar pendidikan dan pelatihan PJB, sebab ini merupakan tantangan baru bagi lembaga yang dipimpinnya untuk mencetak SDM yang kompeten di bidang PJB.
“Pengadaan barang dan jasa itu sangat penting, karena kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun. Sehingga dibutuhkan SDM berkompeten di bidangn ini,” kata Mudjib Affan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2018 di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (21/2) malam.
Untuk mencetak SDM yang kompeten dan profesional di bidang PJB, pihak Badiklat juga telah bekerjasama dengan LKPP dan MCA-I. “Kami juga menghadirkan pembicara dari dua lembaga tersebut,” kata Affan.
Ditemui ditempat yang sama, Kapusdiklat PBJ LKPP Suharti menjelaskan, alasan ditunjukknya Badiklat sebagai pusat pendidikan dan pelatihan PBJ karena sudah memiliki saran dan prasarana yang memadahi, kemudian tenaga pengajar yang kompeten. Selain itu Badiklat juga sudah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Di Indonesia baru Badiklat Jatim dan NTB yang menjadi pusat pendidikan dan pelatihan PBJ,” kata Suharti.
Lebih lanjut Suharti menjelaskan, peningkatan SDM di bidang PBJ sangat penting karena agar proyek pembangunan tidak bermasalah. Bahkan nantinya pendidikan dan pelatihan PBJ tidak hanya di tujukan untuk ASN tapi juga bisa dilakukan kepada perangkat desa. “Sekarang bisa kita lihat berapa banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi karena salah pengelolaan dana desa,” kata Suharti.
Sementara itu, Kabid Sertifikasi, Kompetensi Pengajaran dan Evaluasi Badiklat Jatim, Parlindungan SH, MSI menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta dari pejabat fungsional widyaiswara Badiklat Jatim, pejabat struktural Badiklat Jatim dan Pejabat pengelola Diklat aparatur kabupaten/kota Jatim. [wwn]

Tags: