anggota-kubu-pkb
(Perseteruan di DPRD Sidoarjo)
Sidoarjo, Bhirawa.
PERPECAHAN antar-fraksi DPRD bakal melahirkan partai oposisi baru di Sidoarjo. PDIP, PAN, PKS akan menjadi embrio gabungan fraksi yang akan tajam mengkritisi pembangunan di Kab Sidoarjo.
Bila oposisi terbentuk maka akan menjadi sejarah baru di Pemkab Sidoarjo, karena selama ini tak pernah ada oposisi di tubuh DPRD. Sejak jaman Orde Baru hingga sekarang beum pernah ada wujud sebuah oposisi. Untuk menjadi oposisi harus siap SDM. Karena untuk mengkritisi kebijakan Pemkab tak sekedar mengibarkan bendera oposisi.
Dr Wjono dari Fraksi PDIP bulat menegaskan, fraksinya akan siap menjadi oposisi bersama PAN dan PKS. Kini momentumnya sangat tepat. Oposisi ini tidak sekedar asal bicara tetapi akan memberikan pemikiran konstruktif dengan target mengarahkan APBD untuk melayani keutuhan masyarakat luas.
Masih banyak pasar-pasar yang perlu di rehab, jalan rusak, Puskesmas, kantor pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semuanya memerlukan sumbangan pemikiran bersama, bagaimana bisa direalisasi dengan baik.
Kepentingan rakyat banyak harus menjadi prioritas. Ia mencontohkan, saat pekan lalu ke Banyuwangi melihat Pasar Blambangan. WC umum dalam bersih itu sangat bersih, setiap saat ada petugas yang menyikat da membersihkan WC. ”Coba bandingkan dengan WC di dalam Pasar Larangan yang kumuh dan jorok,” ujarnya.
APBD Sidoarjo lebih besar dari Banyuwangi, tetapi kualitas pelayanan secara umum masih lebih baik Sidoarjo. Ia mengaku kecewa dengan usulan Pemkab untuk membangun gedung terpadu Rp800 miliar. Walaupun dikerjakan dengan tahun jamak dengan Rp200 miiar di tahun pertama, tetapi program ini sangat melukai masyarakat. Perbaiki dulu pasar-pasar kumuh, Puskemas, sekolah-sekolah rusak, jaringan jalan dan noralisasi saluran. Karena proyek ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.
Soal gedung Pemkab tak perlu dibuat satu atap, toh sudah koneksi internet yang bisa dilakukan dari masing-masing Kantor SKPD yang sudah ada. Frkasi PDIP, PAN, PKS juga sudah menolak mentah-mentah. ”Namun Pemkab masih saja mencoba menyisipkan anggaran untuk proyek terpadu dengan meloloskan anggaran pengadaan tanah Rp5 miliar ke dalam APBD 2017,” ujarnya.
Anggaran Rp5 miliar coba diselipkan dengan anggaran pusat Rp79 miliar, serta untuk mebeler pendidikan Rp165 juta dengan total Rp84 miliar. Anggaran yang diselipkan menjadi amunisi kubu PDIP untuk menolak Perbup, akhirnya menjadi antiklimaks yang memperburuk hubungan lintas-fraksi.
Bambang Riyoko, sejawatnya dari PDIP, meminta agar rekannya tak berbicara oposisi dulu. Sebaiknya menungu perintah partai dari fraksi. Bila partainya memutuskan untuk bersikap oposisi, dirinya siap untuk menjadi oposan. ”Jangan sampai kita bicara keras tentang oposisi ternyata partainya tidak memutuskan begitu, jadi malu sendiri nanti,” tegasnya.
Beralih Dagang Buah Segar
Buah dari perpecahan dewan ini memang frontal. APBD tidak terserap (Bhirawa Selasa, 21/3) dan kontraktor mulai siap-siap gulung tikar. Andri, salah satu kontraktor, dalam kevakuman sepinya proyek mulai beralih bidang menjadi pedagang buah segar. Dirinya mengambil buah naga dari Banyuwangi secara rutin dengan mobil box. Satu box bermuatan dua ton dengan harga kulak Rp4 ribu per kilo. Buah ini dilempar ke pengepul di Mojosari, Mojokerto dengan harga Rp6 ribu dengan keuntungan Rp2 ribu ini bisa menghasilkan Rp4 juta.
Beaya itu masih dipotong transportasi dan akomodasi sopir Rp1 juta sehingga bisa mengantongi Rp3 juta. Seminggu sekali dirinya mengkulak buah naga. Dirinya berusaha untuk menutup beaya operasional Karena harus membayar gaji karyawan Rp8 juta per bulan. Apapun harus saya lakukan untuk hidup, tidak usah malu. ”Kalau malu bisa-bisa tidak makan anak istri,” ujarnya.
Sementara itu Budi, rekanan lain memilih untuk membuka warkop di rumahnya setelah pekerjaan proyek sepi. Vakum tiga bulan ini sungguh sangat menggerogoti tabungannya. ”Saya orangnya tidak bisa nganggur, sementara ini buka warkop dulu,” katanya sedih.
Untuk kontraktor yang memiliki simpanan uang banyak mencoba move on dengan jual beli rumah. Membeli rumah murah lalu direhab untuk di jual kembali. Tanda-tanda rujuk belum ada wujudnya di dewan. Dua hari terakhir sudah dilakukan lobi-lobi politik dan bahkan Senin (20/3) lalu, Ny Nor Rochmawati dari Kepala Badan Pengelola keuangan daerah mencoba menemui wakil ketua DPRD dari PDIP, Taufik Hidayat, di ruangannya. Pembicaraan selama dua jam itu ternyata tidak menghasilkan solusi apa. Pihak Pemkab tetap tidak berani menyerap anggaran. [hds]
