Kepala Bakorwil Jember R Tjahjo Widodo (baju merah ketiga dari kiri) saat bertemu dengan Komunitas UKM Kolesem Kabupaten Lumajang.
Kiprah UKM Promo Kolesem Lumajang
Kabupaten Jember, Bhirawa
Selama ini, Lumajang dikenal dengan kota penghasil pisang. Padahal, di kabupaten ini ternyata juga penghasil kopi yang kualitasnya tidak kalah dengan kabupaten lain yang ada di wilayah kerja Bakorwil Jember. Kopi Lereng Semeru atau Kolesem namanya. Bahkan nama Kolesem ini dijadikan trademark baru bagi para pelaku UKM (usaha kecil mikro) yang ada di Kabupaten Lumajang.
Kolesem merupakan kopi jenis robusta yang ditanam diatas ketinggian 8000 meter diatas permukaan laut ini, memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan daerah penghasil kopi diwilayah Bakorwil Jember. Bahkan untuk mengangkat kopi rakyat ini, para pegiat UKM setempat ikut andil mempromosikan dengan mendirikan warung dan kafe yang kini sudah banyak bermunculan di Kabupaten Lumajang.
Ketika Kepala Bakorwil Jember R Tjahjo Widodo berkunjung secara informal untuk menikmati kopi dan suasana malam, mencoba menggali informasi terkait Kolesem di beberapa UKM yang tergabung dalam komunitas warung/kafe Kolesem di Kabupaten Lumajang.
Komunitas warung/kafe ini bukan hanya sekedar bisnis kuliner, tapi juga membawa misi mempromosikan Kolesem sebagai produk unggulan Kabapaten yang berpenduduk 1.035 juta jiwa. Banyak pengusaha baru yang berusia muda mulai melirik bisnis warung kopi ini sebagai bisnis alternatif dan menjanjikan.
Menu utama mereka wedang kopi yang bahan dasarnya Kolesem serta minuman dan makanan kecil lainnya sebagai pendukung. “Ini salah satu cara kami dalam ikut mempromosikan Kolesem kepada masyarakat luas,” ujar pemilik warung D’Rimba, Rudi Hartono.
Dengan menjamurnya warung kopi atau kafe di Kabupaten Lumajang, diharapkan menjadi sarana bertemunya para petani dengan komunitas UKM warung kopi. Sehingga bisa sinergi antara produsen dengan pemasaran terutama produk hasil pertanian lokal.
“Selain itu, dengan tumbuhnya warung/kafe kopi, secara langsung tercipta lapangan pekerjaan , dan sarana marketing produk unggulan lokal baru. Yang ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Bakorwil Jember R Tjahjo Widodo
Apalagi Pemprov Jatim telah mencanangkan di tahun 2018 sebagai tahun peningkatan nilai tambah. Oleh karena itu, UKM berbasis agribisnis ini didorong untuk bisa meningkatkan nilai tambah. “Pemerintah daerah wajib hadir untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya UKM. Sehingga kebijakannya harus menguntungkan dan memberikan kemudahan UKM dapat tumbuh dan berkembang. Misalnya, mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan dari segi pemodalan. Serta OPD terkait melakukan pembinaan dan pelatihan yang dapat mengembangkan UKM,” ungkapnya.
Disamping itu, kualitas dan kontinuitas bahan baku yang digunakan oleh para UKM perlu mendapat perhatian. Karena menurut Tjahjo, bahan baku turut mempengaruhi daya saing produk yang dihasilkan oleh UMK.
“Kualitas dan kontinuitas ketersediaan bahan baku dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah. Ini menjadi harapan kami, agar terwujud sinergitas dan efisiensi dalam menggerakkan ekonomi diwilayah Bakorwil Jember Perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar Kabupate / Kota guna terwujudnya kerjasama tersebut,” harapnya pula.
Dorongan pemerintah Jawa Timur untuk merangsang UKM berbasis agribisnis tumbuh, menurut Pembantu Dekan Fakuktas Pertanian Universitas Jember R.Sudradjat, merupakan langkah tepat. Karena hampir seluruh komuditas ada di wilayah Bakorwil Jember. Mulai dari kopi, coklat, tebu, cengkeh, teh, tembakau edamame hinggga beras organik.
“Hasil produk yang ada ini semuanya excellent. Kalau kita konteskan, saya yakin produk ini terbaik. Semuanya ada disini dan kenapa kita harus membangun industri manufacturer. Jika serius UKM berbasis agribisnis dikembangkan, ini akan menjadi sebuah koperasi yang sangat besar dengan menyerap tenaga kerja,” tuturnya.
Misalnya buah naga, tidak perlu menjual fisiknya, tapi bisa dijual sirupnya, buah naga bisa diambil bethanotinnya untuk vitamin dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah, perbankan, pengusaha dengan para pelaku UKM yang ada diwilayah Bakorwil Jember untuk duduk bersama. Karena dengan begitu akan ada terjalin komunikasi dan koordinasi.
“Peran pemerintah sebagai fasilitator. Apa yang dibutuhkan oleh para UKM, bisa dikomunikasi dengan pihak dengan yang terkiat. Jika butuh pendanaan pemerintah mengkomunikasikan dengan perbankan. Jika komunimasi dan koordinasi ini terjalin, semua kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh para UKM dapat terselesaikan,” tandas Sudradjat. [Effendi]
