Bakorwil Layak Dibubarkan Akibat Kinerja Tumpang Tindih

Hammy WahjuniantoDPRD Jatim, Bhirawa
Kinerja Bakorwil dinilai tumpang tindih dengan SKPD lain di pemprov, sehingga menimbulkan ketidakefisienan. Sejumlah fraksi kembali mendesak Gubernur Jatim membubarkan satuan kerja wilayah ini.
Ketua DPD PKS Jatim, Hammy Wahjunianto , Selasa(30/12) menegaskan selama ini tupoksi Bakowil sebagai koordinator dan perwakilan Pemprov Jatim di daerah tidak berjalan sama sekali.
Terbukti banyak persoalan yang dialami oleh beberapa wilayah tidak dapat terselesaikan.  Misalnya terkait dengan Waduk Gongseng Bojonegoro serta rebutan Gunung Kelud antara Kab. Blitar dan Kab. Kediri.
”Jika seandainya Bakorwil melaksanakan tupoksinya secara maksimal, maka masalah yang ada di Waduk Gongseng, di mana antara Pemprov dan Pemkab berjalan sendiri-sendiri berikut masalah Gunung Kelud tidak akan terjadi seperti saat ini. Melihat kondisi yang ada kami FPKS setuju Bakorwil dibubarkan saja,”tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Selasa (30/12).
Sementara soal Korpri, menurut Sekretaris FPKS Jatim, Irwan Setiawan tidak bisa dibubarkan begitu saja, karena ada aturannya. Namun yang ada, gubernur harus melakukan evaluasi terhadap instansi vertikal tersebut karena dalam APBD 2015 Jatim anggaran yang diplot mencapai Rp1,4 miliar.
”Dari pada anggaran dibuang sia-sia mendingan dialihkan untuk program kerakyatan. Apalagi diketahui di lapangan hampir dipastikan tidak ada kegiatan Korpri yang mampu dekat dengan masyarakat,”lanjut pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini
Seperti diketahui, dinilai memboroskan anggaran, Fraksi PKB DPRD Jatim merekomendasikan agar keberadaan Korpri dan Bakorwil dilingkungan Pemprov Jatim harus dibubarkan.
Apalagi hingga kini kinerja kedua institusi tersebut tidak terlihat. Bahkan pamor mereka kian hari kian redup karena tidak ada gerbarakan yang dilakukan, sementara plot anggaran dari APBD Jatim nilainya hampir miliaran rupiah.
Anggota FKB Jatim, mengaku selama ini kinerja baik Korpri maupun Bakorwil tidak jelas. Sementara anggaran yang diploting di APBD 2015 Jatim cukup besar hampir mencapai Rp1,4 miliar untuk Korpri, begitupula dengan Bakorwil. Untuk itu FKB mengusulkan untuk di evaluasi atau bahkan dibubarkan saja.
”Anggaran besar tapi tidak berfungsi dengan baik sehingga tahun 2015 kami rekomendasikan untuk dibubarkan,”tegasnya.
Hal senada juga ditegaskan Ketua fraksi PKB DPRD Jatim Badrut Tamam dikantornya dalam refleksi akhir tahun. Pria asal Madura ini mencontohkan untuk Korpri sendiri selama ini kegiatannya hanya olahraga senam dan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan pembinaan PNS.
Untuk itu usulan pembubaran KORPRI dan Bakorwil tersebut sangat sesuai dengan pemerintah pusat yang melakukan perampingan lembaga negara untuk efisiensi anggaran.
” Kalau mau efisiensi ya harus dibubarkan saja dua lembaga tersebut. Apalagi dilihat tugas dan fungsinya selama ini sangat tidak jelas. Buktinya banyak PNS yang terbelit dengan masalah hukum tidak ada pendampingan sama sekali. Sementara Korpri dari potongan para PNS setiap bulannya sudah mendapatkan keuntungan jutaan rupiah,”tandasnya. [cty]

Keterangan Foto : Hammy Wahjunianto.

Tags: